Klaim Kantongi Bukti Perselingkuhan Kades, Warga Nglungger Gelar Aksi Demo di Kantor Kecamatan

Warga desa Nglungger menggelar aksi demosntrasi di depan Kantor Kecamatan Kradenan, meminta kasus dugaan perselingkuhan kades setempat diusut tuntas.

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Sekelompok warga Desa Nglungger, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora melakukan demo di depan kantor Kecamatan Kradenan, Selasa (12/9/2023). 

Aksi tersebut dilandasi oleh dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan Kades Nglungger. 

Namun, hingga berita ini ditulis, dinas terkait dan juga kepolisian setempat belum menerima adanya laporan resmi terkait hal itu. 

Hanya, video aksi warga tersebut viral di berbagai akun media sosial di Blora dan menjadi perhatian publik serta disoroti langsung oleh Bupati Blora, Arief Rohman.

Salah satu warga setempat, Febrian mengatakan, kabar tersebut sudah beredar di lingkungan warga sekitar desanya. 

Bahkan, adapun warga sekitar mengaku memiliki bukti berupa foto dan video yang menyangkut dugaan perselingkuhan itu. 

Dirinya berharap permasalahan ini segera ditangani dan desa kembali kondusif. 

‘’Jadi perbincangan banyak orang. Apalagi pak Bupati sudah menyoroti kasus ini di media sosial. Harusnya kades sadar diri,’’ ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Yayuk Windarti mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan terkait permasalahan itu. 

Namun, dirinya mengakui pihaknya mencoba menelusuri apa yang terjadi di desa tersebut. 

‘’Kami tetap kawal untuk tahu titik terang sehingga lebih baik kedepannya. Hanya saja kami juga tunggu laporannya agar tepat tindakannya sesuai regulasi,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kapolsek Kradenan, Iptu Umbaran Wibowo mengatakan, pihaknya hanya mendapatkan surat pemberitahuan untuk warga yang melaksanakan aksi. 

Namun untuk laporan masalah tersebut belum ada di meja kerja kepolisian setempat. 

‘’Saat ini belum ada laporan masuk. Hanya, pemberitahuan aksi saja,’’ terangnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi mengatakan, perlu adanya pengawalan terkait dugaan-dugaan yang beredar itu. 

Menurutnya, dinas terkait dan kecamatan setempat harus koordinasi terkait hal tersebut. 

‘’Dilihat dulu posisi seperti apa. Jika terbukti dan valid bisa menempuh ke jalur hukum."

"Nanti Bupati bisa bertindak secara regulasi atau administratifnya,’’ jelasnya. (Kim)