Tingginya Angka Pernikahan Dini di Blora Jadi Sorotan DPRD, Ihwal Rencana Aksi Daerah KLA

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora memberikan masukan terhadap rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak (KLA).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, saat menghadiri verifikasi lapangan (verlap) secara hybrid sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) 2022 oleh tim dari Kementerian PPPA dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Senin (5/6/2023).

Catatan tersebut bersifat membangun untuk mencapai indikator-indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) diharapkan lebih terarah dan bisa maksimal.

Sebab, banyak permasalahan terkait anak yang perlu dituntaskan di Blora, seperti maraknya pernikahan dini di kabupaten tersebut.

Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto menyayangkan hal tersebut.

Siswanto mengungkapkan, maraknya pernikahan dini juga disebabkan oleh faktor ekonomi.

Terhitung, ada 531 pernikahan dini yang dilaksanakan pada 2022 lalu di Blora.

Masalah tersebut menjadi sorotan bagi DPRD untuk memberikan usulan kepada Pemkab Blora agar mampu mencapai Kabupaten Layak Anak.

‘’Angka pernikahan dini harap segera bisa diatasi. Kami harap Pemkab Blora beserta Pengadilan Agama setempat bisa bersinergi dalam menurunkan angka pernikahan dini tersebut," terang Siswanto.

"Banyak permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari pernikahan dini, misalnya stunting."

"Stunting kan juga masih jadi PR utama Blora,’’ imbuh Siswanto.

Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, mengatakan Pemkab Blora berusaha untuk membidik target peningkatan pada KLA.

Diketahui, saat ini KLA Blora berada di tingkat pratama.

‘’Masih banyak yang perlu dibenahi, apalagi soal dokumen-dokumen yang masih belum terlengkapi. Padahal sudah terealisasi."

"Catatan-catatan itu kami akan benahi agar harapannya bisa naik satu tingkat menjadi madya,’’ ungkapnya. (kim)