Skema Penutupan Tambak Udang Berizin dan Tak Berizin di Karimunjawa, Dua Tahun Ditarget Steril

TRIBUNMURIA.COM, JEPARA- Perwakilan dari instansi dan institusi pemerintah baik lingkup Pemkab Jepara, TNI, Polri hingga Balai Taman Nasional Karimunjawa meriung di Ruang Command Centre, Selasa (9/5/2023) pagi.

Mereka menghadiri rapat persiapan penerapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara 2023-2043.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta yang duduk di sebelah Sekda Jepara Edy Sujatmiko.

Perda itu sendiri masih dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah disahkan dalam Rapat Paripurana di DPRD Jepara pada tanggal 4 Mei 2023 lalu.

Setelah tahap evaluasi ini selesai, perda itu tersebut diberlakukan dan menjadi dasar hukum penutupan tambak udang Kepulauan Karimunjawa.

“Kita harus kompak bersama-sama untuk persiapan pemberlakuan Perda RTRW di Karimunjawa,” ujar Edy Supriyanta.

Dia berharap pihak-pihak terkait yang hadir dalam rapat ini, seperti Balai Taman Nasional Karimunjawa, Balai Besar Perikanan Budidaua Air Payau (BBPBAP), Unit Pelaksanan Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT PSDKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, jajaran Pemkab Jepara, serta Polres Jepara dan Kodim 0719/Jepara, bisa bersinergi untuk menegakkan perda ini.

Baca juga: Perda RTRW Jepara Disahkan, Kawasan Industri di 10 Kecamatan, Karimunjawa Haram Budidaya Tambak

Baca juga: Kementerian KP Sidak di Karimunjawa, Hasilnya Tambak Udang Ilegal dan Cemari Lingkungan

Edy Supriyantamenjelaskan penutupan tambak udang itu harus memperhatikan masyarakat terdampak tambak udang, pengusaha tambak udang, dan lingkungan.

Langkah awal, kata dia, pihaknya akan mengiventarisir jumlah penduduk yang terdampak penutupan tambak udang. Pihaknya akan memperhatikan dari segi sosial, kesehatan, dan sarana dan prasarana.

“Harapan kami tidak ada kerugian lagi yang dialami pengusaha saat menanam benih-benih udang,” jelasnya.

Edy Supriyanta mengungkapkan penutupan tambak udang dilakukan secara berjenjang.

Untuk tambak yang sudah mengantongi izin diberikan waktu dua tahun untuk penutupan.

Bagi yang izin belum lengkap diberi waktu tiga bulan. Sementara yang tambak tidak berizin diberi waktu hingga masa panen.

Selama peralihan penutupan, lanjutnya, tidak boleh ada pelanggaran. Apabila terbukti melanggar langsung ditindak.

Aksi penutupan menunggu Perda RTRW selesai dievaluasi oleh Pemprov Jateng. Setelah itu, pihaknya akan menuntaskan permasalahan tambak di Karimunjawa. Dia meminta pengusaha tambak udang untuk memahami aturan ini.