Diajak Ganjar Keroyok Persoalan Pengentasan Kemiskinan, Begini Respon Perusahaan Besar di Jateng

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Sejumlah perusahaan besar merespons baik rencana penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurut Ganjar, ia sudah dihubungi sejumlah perusahaan terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng.

Perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan siap membantu pengentasan kemiskinan dengan pola keroyokan.

Hal itu disampaikan Ganjar seusai memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan 17 Kabupaten di Ruang Rapat Kantor Gubernur B lantai lima, Kota Semarang, Jateng, Selasa (28/2/2023).

“Forum CSR kami siapkan dan beberapa perusahaan swasta kemarin hubungi saya karena kami mau mengumumkan ke publik."

"Kira-kira kalau kami bagi-bagi tugas, kami butuh hampir Rp500-an miliar untuk mengintervensi kemiskinan ekstrem, jadi nggak banyak sebenarnya,” kata Ganjar.

Ganjar akan mendorong para pengusaha supaya ikut berkontribusi membantu masyarakat, terutama yang usia produktif dari keluarga kurang mampu dengan menggelar pelatihan.

Ganjar mengatakan, pelatihan ini pun bisa didukung berbagai dinas di Pemprov Jateng.

“Nanti Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan kami banyak yang bisa membantu, atau dari perusahaan-perusahaan. Ini kami percepat,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Ganjar, padat karya akan dimaksimalkan.

Sebab, menurutnya itu bisa membantu masyarakat kurang mampu mendapat penghasilan tambahan, di samping bantuan keuangan yang diberikan.

“Sementara dari Disnaker kita sedang berkeliling untuk mengecek perusahaan agar mereka bisa membantu keluarga-keluarga yang di dalamnya ada yang tidak bekerja, terus kemudian bisa mendapatkan penghasilan. Ini yang yang ada,” kata Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu menegaskan, Pemprov Jateng terus bekerja dan berkomitmen menurunkan angka kemiskinan, terutama dalam mengatasi variabel kemiskinan, antara lain stunting dan keterbelakangan pendidikan.

“Kami dorong terus, perhatikan yang stunting, ini satu paket."

"Terus yang penyandang disabilitas dicari, yang tidak sekolah di usia 7 sampai 18 tahun maka bisa sekolah,” ucapnya.