Berita Blora

Polemik Tanah Wonorejo Ditargetkan Rampung Maret, Bupati: Sertifikat Rencana Diserahkan oleh Jokowi

Bupati Blora Arief Rohman menargetkan persoalan sengketa tanah Wonorejo rampung pada Maret 2023. Nantinya, sertifikat tanah diserahkan langsung Jokowi

|
Penulis: Ahmad Mustakim | Editor: Yayan Isro Roziki
Tribunmuria/com/Ahmad Mustakim
Bupati Blora Arief Rohman saat ditemui tribunmuria.com di rumah pribadinya, di Dukuh Seren, Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. 

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah mengambil sejumlah langkah untuk penyelesaian polemik tanah kawasan Wonorejo.

Langkah itu, termasuk akan dilakukan sosialisasi di 3 Kelurahan di Cepu, esok hari.

Tak hanya itu, Bupati Blora Arief Rohman, juga menargetkan persoalan sengketa tanah Wonorejo selesai pada Maret mendatang.

Hal itu disampaikan kepada tribunmuria.com usai pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 di rumahnya Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Selasa (14/2/2023).

"Jadi kita sedang berproses, sesuai kesepakatan dengan saat Pak Menteri ATR BPN, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto ke Cepu Blora, Sabtu (8/10/2022) lalu."

"Bahwa kita akan memberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL)," ucap Arief Rohman.

Lanjut Arief Rohman, hal itu termasuk hibah untuk beberapa yayasan atau tempat pendidikan dan untuk kepentingan umum.

"Targetnya nanti Maret sudah selesai. Dan ketika nanti selesai, rencana Bapak Presiden akan hadir untuk menyerahkan langsung sertifikat kepada masyarakat," terang Arief Rohman.

Direncanakan, mulai besok, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tanah Wonorejo ini.

"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat yang ada di Wonorejo."

"Jadi mulai besok pagi kita akan sosialisasi di 3 Kelurahan, tolong diberikan data-data yang diperlukan untuk identifikasi untuk pengukuran," jelas Arief Rohman.

Disinggung soal pembentukan tim penanganan tanah ini, Arief Rohman mengatakan tim yang dibentuk.

"Timnya lintas sektor  ya, dari pemkab Blora, ada dari Forkopimda juga sebagai yang melindungi dan mengawasi, juga dari ATR/BPN Jawa Tengah, kita libatkan Pemprov Jateng juga untuk supervisi."

"Jadi seluruh stakeholder terlibat untuk turun di masyarakat," rinci Arief Rohman.

"Nanti tim akan turun untuk sosialisasi, misal nanti warga menempati berapa luas dan sebagainya," pungkas Arief Rohman.

Halaman
12
Sumber: TribunMuria.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved