Dewan Jepara Soroti Lambannya Pengisian 9 Jabatan Kosong, Sekda Edy: Tidak Ada yang Ditutup-tutupi

TRIBUNMURIA.COM, JEPARA- Kalangan DPRD Jepara menyoroti lambannya proses pengisian sembilan jabatan kepala dinas dan pejabat tinggi di Kota Ukir. 

Wakil rakyat ingin jabatan yang lowong itu segera terisi. Sebab instansi pemerintah yang belum diisi pejabat definitif itu berhubungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kota Ukir. 

Sembilan kursi jabatan yang kosong tersebut adalah Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perikanan, Kasatpol PP dan Damkar, Direktur RSUD RA Kartini Jepara, Asisten I Sekda Jepara, Asisten II Sekda Jepara, Asisten III Sekda Jepara, Kepala DP3AP2KB serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM. Saat ini, posisi-posisi itu diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisya, mengatakan saat ini jabatan yang lowong itu hanya diisi pelaksana tugas (Plt). Padahal lazimnya Plt tidak bisa leluasa mengambil kebijakan strategis.

“Harus ada kepastian. Ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Harus ada upaya progesif, cair tapi tidak menabrak regulasi,” kata Agus saat kegiatan Jagong Sorpelem Bareng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jepara bertajuk ‘Bara Panas Kursi Kepala Dinas’ yang digelar Jumat (10/2/2023) malam. 

Diskusi dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 ini dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Edy Sujatmiko, Kepala BKD Ony S, Kepala Diskominfo Arif Darmawan, akademisi yang juga Koordinator FITRA Jateng Mayadina RM, aktivis Jepara Lukman Hakim dan Zakaria Ansori, mahasiswa dan berbagai elemen lainnya.

Baca juga: HPN 2023, Ketua DPRD Jepara: Tantangan Kian Berat, Banyak yang Mengaku Wartawan Plus LSM

Baca juga: Jadi Persoalan Sosial di Jepara, Tercatat Ada 1.167 Orang Terlantar, Sebagian Kerap Terjaring Razia

Baca juga: Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni Warga Masih Jadi Persoalan, Pemkab Jepara Anggarkan Rp 10 Miliar

 Agus Sutisna menambahkan tak hanya lamban, lelang jabatan yang sudah berjalan dinilainya kurang transparan. Sehingga memicu munculnya opini liar di masyarakat. Kurangnya sosialisasi juga menjadikan mekanisme pengisian jabatan itu menjadi satu hal yang memunculkan pertanyaan di tengah rakyat.

"KIta sepakat yang dipakai merit sistem. Ada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Silakan dijadikan pedoman agar tidak muncul opini liar," jelas Agus.

Pengurus PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jepara, Lukman Hakim menilai Pemkab Jepara terkesan tertutup tiap kali melakukan pengisian jabatan. Baik berupa mutasi maupun rotasi.

Menurut Lukman, semestinya masyarakat diberi tahu setiap proses dan siapa yang terlibat. Misalnya saja panitia seleksi (pansel). Lukman menilai hal itu harus diketahui publik. Supaya masyarakat bisa ikut mengontrol dan mengawasi proses-proses yang dijalani pemerintahannya.

“Jangan ada transaksi. Pansel jangan sampai selesai di bawah meja,” ucap Lukman.

Sekda Jepara Edy Sujatmiko menegaskan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses pengisian jabatan itu. Dia pun enggan dinilai lamban.

Edy beralasan, posisi Kabupaten Jepara yang dipimpin seorang Penjabat (Pj) Bupati menimbulkan kendala tersendiri. Pasalnya, mekanismenya lebih panjang dibanding saat dipimpin bupati definitif.

“Untuk mutasi atau rotasi sekelas staf saja butuh waktu 2-3 bulan. Apalagi sekelas kepala dinas,” jelas Edy.

Soal pengisian sembilan jabatan itu, Edy mengatakan bahwa saat ini masuk dalam tahapan pengusulan pansel ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pihaknya memperkirakan, proses pengisian jabatan sampai pelantikan membutuhkan waktu kurang lebih 7 bulan.