Polda Jateng Bongkar Tangkap Penimbun Minyakita di Semarang, Kombes Iqbal: Levelnya Masih Ngangsu

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Polda Jateng telah menangkap beberapa pelaku yang merusak distribusi Minyakita di pasaran. 

Para pelaku yang ditangkap masih merupakan pemain kecil yang berada di wilayah Semarang.

Diketahui, dalam beberapa waktu belakangan ini, Minyakita langka di pasaran.

Baca juga: Langka di Mana-mana, Minyakita 500 Ton Ditimbun di Gudang Perusahaan, Hasil Produksi Tahun 2022

Baca juga: Minyakita Langka, Dilarang Dijual Swalayan dan Online Markatplace, Mendag: untuk Pasar Tradisional

Baca juga: Minyakita Langka di Pasaran, Polda Jateng: Ada Indikasi Pihak Tertentu Menahan Barang

"Sejauh ini masih dalam rangka penyidikan, ada satu dua tapi belum menyentuh ke atas, (artinya) masih menyentuh di level orang yang ngangsu (pemain kecil)."

"Kami belum bisa sampaikan (detailnya), nanti disampaikan di preskon berikutnya," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, melalui Satgas Pangan polisi terus melakukan pengawasan terhadap distribusi Minyakita di pasaran.

"Kami terus menerus melakukan pengawasan, satgas pangan setiap hari pengawasan di lapangan," bebernya.

Sebelumnya, Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Dwi Subagyo menyebut, ada indikasi penahanan Minyakita di pasaran.

“Ada indikasi yang menahan barang, bukan penimbunan, kita sudah tahu lokasinya, nanti kita ke lokasi,"  katanya di kantor Polda Jateng, Selasa (7/2/2023).

Pihaknya menyebut ada beberapa indikasi yang menyebabkan minyak bersubsidi pemerintah itu kian jarang ditemui.

Selain penahanan, permintaan pasar juga tinggi padahal stok tetap.

Ditambah pembeli Minyakita tidak hanya dari kalangan masyarakat miskin saja melainkan pula orang mampu ikut membeli.

“Memang demand-nya (permintaan) pasar yang tinggi. Dan itu dijual bebas, warga yang kaya juga beli itu," paparnya.

Minyakita merupakan cara pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat bawah untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Pembeli Minyakita, Tami mengatakan, minyak goreng merupakan kebutuhan utama yang mana tahun lalu harganya sempat melambung.

Selepas ada Minyakita warga kecil sepertinya merasa terbantu tetapi sekarang sulit dibeli.

"Mulai Januari Minyakita sudah sulit dijumpai di pasar."

"Adanya minyak non subsidi yang harganya terpaut banyak,” keluh ibu rumah tangga di Mijen itu.

Polisi ungkap gudang penimbun 500 ton Minyakita

Terpisah, polisi menemukan timbunan 500 ton atau 555.000 liter minyak goreng bersubsidi Minyakita di salah satu perusahaan di lahan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Minyak yang ditemukan di dalam gudang PT Bina Karya Prima (BKP), Cilincing, Jakarta Utara itu ternyata sudah diproduksi sejak Desember 2022.

Hingga Februari 2023, minyak goreng subsidi tersebut nyatanya belum didistribusikan.

Padahal, saat ini Minyakita sedang mengalami kelangkaan di pasar-pasar tradisional.

Ratusan ton minyak itu pun kemudian disegel oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Whisnu Hermawan mengatakan, sudah lebih dari satu bulan pascaproduksi, 500 ton minyak tersebut belum disalurkan.

"Ini sudah satu bulan lebih (di gudang), sejak Desember awal," kata Whisnu, dilansir dari TribunJakarta.com, Selasa (7/2/2023).

Menurut Whisnu, pendistribusian ratusan ton Minyakita itu harus segera dilakukan sesaat setelah diproduksi demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak goreng murah.

"Seharusnya cepat dan segera saat diproduksi, pokoknya segera."

"Karena kita punya DMO (domestic market obligation) 300 ribu ton sebulan," kata Whisnu.

Seiring temuan 500 ton Minyakita di dalam gudang PT BKP, Satgas Pangan Bareskrim Polri langsung melakukan penyelidikan atas dugaan penimbunan dengan sengaja.

Whisnu menjelaskan, proses penyelidikan dilakukan secara kolaboratif dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.

"Terkait dengan prosesnya kami akan dalami dulu proses apa benar terjadi penimbunan atau tidak," kata Whisnu.

Saat ini petugas masih mendalami alasan dari PT BKP terkait dengan temuan 500 ton Minyakita yang menumpuk di gudang milik mereka.

Sejauh ini, PT BKP sebagai produsen dominan minyak goreng subsidi mengaku tak kunjung mendistribusikan 500 ton Minyakita tersebut karena belum menerima DMO.

"Ini salah satu produsen minyak goreng kita yang cukup banyak 70 persen. (Alasan 500 ton Minyakita belum didistribusikan) masih kami dalami," ucap Whisnu.

Tak cuma di Jakarta, Whisnu menegaskan penyelidikan soal kelangkaan Minyakita juga digencarkan di daerah-daerah.

Polisi dibantu satgas daerah akan mencari tahu dan memastikan apa penyebab di balik minimnya stok Minyakita di pedagang-pedagang pasar.

Polisi: ada indikasi barang ditahan pihak tertentu

Terpisah, jajaran Polda Jateng turun tangan seiring kelangkaan Minyakita di pasaran.

Direktur Reskrimsus Polda Jateng, Kombes Dwi Subagyo menyebut, ada indikasi ulah pihak tak bertanggungjawab sehingga minyak bersubsidi ini langka di pasaran.

“Ada indikasi yang menahan barang, bukan penimbunan, kita sudah tahu lokasinya, nanti kita ke lokasi,"  katanya di kantor Polda Jateng, Selasa (7/2/2023).

Selain menahan barang agar tak digelontor ke pasaran, Dwi Subagyo menyebut ada indikasi lainnya.

Yakni tingginya permintaan pasar padahal stok tetap.

Parahnya pembeli Minyakita tidak hanya dari kalangan masyarakat miskin saja melainkan pula orang mampu ikut membeli.

“Memang demand-nya (permintaan) pasar yang tinggi. Dan itu dijual bebas, warga yang kaya juga beli itu," papar Dwi Subagyo.

Minyakita merupakan cara pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat bawah untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Pembeli Minyakita, Tami mengatakan, minyak goreng merupakan kebutuhan utama yang tahun lalu harganya sempat melambung.

Kehadiran Minyakita sangat membantu warga kecil seperti dirinya. 

Namun sayangnya sekarang sulit dibeli.

"Mulai Januari Minyakita sudah sulit dijumpai di pasar. Adanya minyak non subsidi yang harganya terpaut banyak,” keluh ibu rumah tangga di Mijen itu. (*)