Pemilu 2024

Akademisi Hukum UNS Bela Megawati PDIP, Parpol Punya Relasi yang Erat dengan Capres 

Akademisi Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto tanggapi perdebatan relasi partai politik (parpol) pengusung dan capres.

Penulis: Muhammad Sholekan | Editor: Muhammad Olies
Dok. Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada Selasa (7/6/2022). Selain Ketua Umum PDIP, Megawati juga dikenal sebagai Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 

TRIBUNMURIA.COM, SOLO - Akademisi Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto tanggapi perdebatan relasi partai politik (parpol) pengusung dan calon presiden (capres).

Pernyataan itu disampaikan sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait relasi antara parpol pengusung dengan capres.

Menurut Agus, pernyataan Megawati itu merupakan pernyataan yang konstitusional dan sesuai dengan konteks ketatanegaraan Indonesia.

Dia mengategorikan seorang presiden adalah kader parpol sejak pencalonan pilpres hingga menjabat sebagai presiden.

Agus menjelaskan, dalam perspektif UU Pemilu, parpol mempunyai relasi yang sangat erat dengan capres.

Hal itu karena pasca amandemen UUD 1945 telah mengubah mekanisme Pilpres bukan dipilih oleh MPR RI akan tetapi dipilih langsung oleh Rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.

"Selanjutnya UUD 1945 telah mengatur mekanisme Pilpres harus melalui mekanisme Parpol. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) itu merupakan dasar eksistensi fundamental parpol dalam konstitusi," ucap Agus saat diskusi yang digelar di Solo, Jumat (13/1/2023) malam.

Menurut Agus, prosedur teknis Pilpres diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur tentang syarat pencalonan.

Adapun syarat pencalonan antara lain, capres diusulkan dalam satu pasangan oleh parpol atau koalisi parpol yang memiliki visi yang sama agar dapat memenuhi persyaratan ambang batas syarat pencalonan (presidential threshold) 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

Penentuan capres, ungkap dia, ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme parpol atau koalisi dan berhak melakukan kesepakatan dengan pengusung maupun pendukung yang tergabung dalam koalisi.

"Kesepakatan itu dibuat tertulis ditandatangai oleh pimpinan parpol di atas meterai yang cukup dan diserahkan kepada KPU. Jika tak terpenuhi maka seseorang tak dapat mencalonkan diri sebagai capres," terang Agus.

Baca juga: Kian Panas, Alumni UKSW Laporkan Dugaan Pemalsuan Surat Terkait Pemilihan Rektor ke Polda Jateng

Baca juga: Ini Isi Surat Persijap Kepada Sekjen PSSI Yunus Nusi, Tolak Penghentian Liga 2

Baca juga: HUT ke-50, PDIP Belum Umumkan Capres, Megawati: Kalau Orang Main Taruhan Sudah Masang

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Jimmy Z Usfunan menegaskan pascareformasi UUD 1945 memberikan ruang andil yang besar bagi Partai Politik dalam penyelenggaraan negara.

"Seperti mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden, maupun saat presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945," jelasnya.

Menurut Jimmy, UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan, keberadaan parpol dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved