Mbah Sani Perjuangkan Tanahnya yang Sudah Dihuni 30 Tahun, Ari Wachid: Kami Kawal Hingga Komisi III

TRIBUNMURIA.COM, PATI - Mbah Sani (64) berjalan kaki sejauh 30 kilometer dari rumahnya Desa Ngemplak Lor, RT 4 RW 2, Kecamatan Margoyoso untuk mengadukan nasibnya dan sekaligus meminta bantuan ke DPRD Pati, Jumat (6/1/2023). Warga lanjut usia (lansia) miskin ini terancam kehilangan rumah yang sudah dihuninya sekitar 30 tahun seiring rencana eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Pati pekan depan.

Mbah Sani datang ke Gedung DPRD Pati didampingi salah seorang kerabatnya serta kuasa hukumnya Sukarman. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Pati Hardi dan Wakil Ketua Komisi C DPRD Pati Irianto Budi Utomo. Turut hadir pula Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Ari Wachid

Saat ini pengadilan sudah bersiap melakukan eksekusi pengosongan lahan. Sehingga Mbah Sani terancam kehilangan tanah seluas 800 meter persegi tempat rumah yang selama ini dihuninya seorang diri.

Meski sudah "di ujung tanduk", Mbah Sani belum menyerah. Didampingi kuasa hukumnya, Sukarman, Mbah Sani mendatangi gedung wakil rakyat, DPRD Pati, untuk mengadu dan meminta bantuan.

Mbah Sani memasuki Gedung DPRD Pati dengan aksi berjalan kaki sebagai simbol bahwa dirinya yang sudah lanjut usia masih punya semangat juang untuk mempertahankan tanah yang selama puluhan tahun ditinggalinya.

Untuk diketahui, Mbah Sani merupakan warga Desa Ngemplak Lor RT 4 RW 2, Kecamatan Margoyoso.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Pati No. 42/Pdt.G/2017/PN.Pti, gugatan tetangga Mbah Sani, yaitu Srigati, Hariyati, Haryanto, dan Haryatun dikabulkan.

Dalam putusan pengadilan itu, tanah beserta rumah yang selama ini ditinggali Mbah Sani masuk menjadi bagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 320 atas nama Kahar yang merupakan orang tua para penggugat.

"Waktu sidang saya tak mampu sewa pengacara, makanya bingung dan sekedar datang di pengadilan. Sedangkan mereka pakai jasa pengacara," ucap Mbah Sani. 

Mbah Sani tidak rela jika tanah yang dulu dia dapatkan dengan uang hasil menjual tegal peninggalan orang tua itu jadi milik orang lain.

"Saya tidak mau kalau diusir. Saya sudah tinggal di sana 30 tahun lebih," kata dia.

Baca juga: Tak Ada Pendampingan Advokat dalam Sengketa Tanah Milik Lansia Pati, PN Beri Tanggapan

Baca juga: Temui Korban Banjir di Pati, Mensos Risma Berencana Buat Lumbung Sosial di Desa Gadudero

Baca juga: Ribuan Pelayat Antar Mbah Ubed Mustasyar NU Jepara ke Makam Masjid Ngembes Donorojo

Kuasa hukum Mbah Sani, Sukarman, berharap DPRD Pati menjalankan fungsi pengawasannya berkaitan dengan mekanisme sengketa tanah yang dihadapi Mbah Sani.

"Mbah Sani adalah korban dari sebuah mekanisme penerbitan hak atas tanah yang menurut saya banyak yang perlu dievaluasi," ungkap dia.

Pria yang akrab disapa Karman ini mengatakan, Mbah Sani sudah punya akta jual beli dan sudah bayar pajak tanah tiap tahun.