Penanganan Banjir di Jati Wetan Kudus Tak Maksimal, Pompa Korsleting Dimakan Tikus

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS – Upaya penanganan banjir di Kabupaten Kudus terkendala karena pompa air rusak. Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, satu di antara tiga pompa air yang ada di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati mengalami korsleting.

“Pompanisasi di Sungai Wulan ada tiga kemarin korslet satu. Kemarin kami belikan satu sekarang ini baru ada pembenahan,” kata Hartopo, Selasa (3/1/2023).

Di hari yang sama, pantuan Tribunmuria.com di lokasi pompa air di Desa Jati Wetan pompa sedang tidak beroperasi. Sementara pipa pembuangan air ke Sungai Wulan terendam oleh aliran air sungai.

Di lokasi tersebut terdapat tiga pompa, dua pompa lama dan satu pompa baru. Pompa yang korsleting merupakan pompa lama. Saat itu juga ada tiga orang yang sedang memperbaiki mesin pompa.

“Ini rusak, ada komponen yang dimakan tikus karena di sini banyak tikus,” ujar salah satu di antara tiga orang itu.

Baca juga: Belasan Sekolah di Kudus Terendam Banjir, Pembelajaran Digelar Melalui Daring 

Baca juga: Jalan Pantura Masih Terendam Banjir, Ini Jalur Rekayasa Lalu Lintas Polres Kudus

Baca juga: Posko Desa Jati Wetan Penuh, Warga Korban Banjir Dialihkan ke Posko Pengungsian DPRD Kudus

Hartopo melanjutkan, dari tiga pompa yang ada hanya dua yang beroperasi. Meski tidak bisa kalau harus menuntaskan masalah banjir di wilayah Desa Jati Wetan dan sekitarnya, setidaknya keberadaan pompa bisa mengurangi genangan banjir yang acap kali menggenangi Jati Wetan.

Keberadaan pompa yang dirasa masih kurang ini telah disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pusat tempo hari dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Semarang. Dalam kesempatan itu, Hartopo berharap ada bantuan pompa dari pusat maupun provinsi.

“Saya berharap dari BBWS atau provinsi bisa bantu untuk pompa itu sendiri,” kata Hartopo.

Selain pompa, upaya penanganan banjir di Kudus di antaranya melalui pembangunan embung maupun normalisasi sungai dan pembenahan tanggul. Hal itu juga sudah disampaikan Hartopo kepada pemerintah pusat.

“Kami sudah usul terkait nantinya ke depan dalam pembuatan embung maupun juga normalisasi kewenangan dari pemerintah pusat melalui BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai),” tandas Hartopo.