Anggota DPR RI Sudewo: Kebijakan Zero ODOL Bisa Picu Krisis Ekonomi

TRIBUNMURIA.COM, PATI - Kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang dicanangkan pemerintah berlaku mulai 2023 dikhawatirkan memicu berbagai persoalan baru. Mulai dari naiknya harga barang, inflasi hingga berujung krisis ekonomi di Tanah Air.

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo menilai, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam untuk membuka kemungkinan pemberian toleransi kelebihan muatan dalam batasan tertentu.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, kebijakan Zero ODOL justru bisa menimbulkan inflasi dan kesulitan ekonomi.

Baca juga: WASPADA! Beredar Pengumuman Tes Seleksi Karyawan, Pertamina Pastikan Itu Hoax

Baca juga: Fiqh Peradaban ala NU Respon Kebutuhan Zaman, Hasilnya Dibawa ke Muktamar Internasional

Baca juga: Data Kemiskinan di Karanganyar Tak Berubah, Pekerja Sosial Curhat ke Anggota Komisi VIII DPR RI

"Yang perlu dipertimbangkan dari sisi lain adalah dampak dari Zero ODOL itu sendiri otomatis jumlah kendaraan akan bertambah menjadi lebih banyak, sehingga bisa menjadikan kemacetan lalu lintas," kata Sudewo saat menggelar pementasan wayang di kediamannya, Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Senin (26/12/2022) malam.

Pagelaran wayang yang menghadirkan dalang Ki Sigid Ariyanto dari Rembang itu sendiri dalam rangka tasyakuran diterimanya putra Sudewo, Widya Baskara Sudewa, menjadi Taruna Akademi Kepolisian.

Sudewo menambahkan, dampak lain dari Zero ODOL adalah peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).

"Kesiapan bahan bakar minyak juga harus dipikirkan. Kemudian dampak berikutnya adalah harga setiap barang bisa naik karena ongkos angkutan menjadi naik," kata Sudewo.

JIka harga barang naik akibat Zero ODOL, lalu diikuti rendahnya daya beli masyarakat, harga tak menjangkau, maka inflasi hanya tinggal menunggu waktu.

"Kalau sudah terjadi inflasi itu berarti tanda-tanda terjadinya krisis ekonomi. Maka kebijakan ODOL harus betul-betul dipersiapkan secara matang supaya segala dampak yang akan terjadi bisa diminimalkan. Jangan menyelesaikan persoalan ODOL tapi menimbulkan persoalan yang lebih besar dihadapi oleh negara," tegas Sudewo.

Sudewo menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan toleransi muatan dalam batasan tertentu

Namun, toleransi tersebut juga jangan sampai merusak kondisi jalan atau membahayakan keselamatan berlalulintas.

"Yang jelas, supaya Zero ODOL tidak menimbulkan ongkos angkut yang terlalu tinggi kenaikannya, maka perlu ada suatu kajian. Perlu dilakukan survei, ODOL ini kira-kira toleransinya harus berapa persen dari kondisi normal. Jangan serta-merta harus kembali kepada kondisi normal sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tentang daya angkut. Kalau itu diperlakukan dampaknya lebih besar, itu juga harus dipikirkan," tandas Sudewo. (mzk)