Berita Kudus
Reaksi Buruh Rokok di Kudus, Nilai Persentase Kenaikan UMK Kudus 2023 Terlalu Rendah
UMK Kudus 2023 naik 6,4 persen atau secara persentase terendah di Jawa Tengah. Buruh rokok akan mengejar SE Bupati soal kenaikan upah satuan.
Penulis: Rezanda Akbar D | Editor: Yayan Isro Roziki
Jika UMK di Kudus tahun 2022 sebesar Rp2.293.058 kemudian mengalami kenaikan 6,40 persen, maka menjadi Rp2.439.813.
UMK 2023: Kota Semarang tertinggi, Banjarnegara terendah

Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah tahun 2023, di Pabrik PT HWI 2, Kabupaten Pati, Rabu (7/12/2022).
UMK tertinggi tercatat dari Kota Semarang sebesar Rp3.060.350,57.
Ganjar mengatakan Penetapan UMK ini mendasari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
“Penetapan UMK memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta nilai alfa,” kata Ganjar dalam konferensi persnya.
Nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30.
“Penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja."
"Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik yaitu Badan Pusat Statistik,” ujarnya.
Adapun UMK terendah sebesar Rp1.958.169,69 yaitu Kabupaten Banjarnegara.
Di mana Kabupaten Banjarnegara menggunakan upah minimum provinsi karena hasil perhitungan UMK di bawah Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.
“Prosentase kenaikan terendah sebesar 6,4 persen di Kabupaten Kudus karena pertumbuhan ekonomi pada angka negatif sehingga sesuai ketentuan kenaikan sebesar inflasi. Untuk prosentase kenaikan tertinggi 7,95 persen di Kota Semarang,” tutur Ganjar.
Ganjar menuturkan terjadi berbagai dinamika dalam proses penetapan UMK tersebut.
Di antaranya perbedaan usulan dari kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Ganjar menegaskan diskusi terus dilakukan selama proses sebelum penetapan.
“Kalau kita pakai PP itu jauh lebih sedikit ya. Jadi ini kita agak lebih tinggi, kalau nggak salah kalau dari UMP itu Jawa Tengah tertinggi lho persentase kenaikannya,” ucap Ganjar. (Rad)