Diduga Jadi Calo Pegawai, Oknum Bidan Ini Dipanggil Dinas Kesehatan Blora

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Terkait dugaan oknum bidan berinisial K yang menjadi calo pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Blora, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora langsung sigap menindaklanjuti laporan ini. 

Sekretaris Dinkes Kabupaten Blora, dr Willis Yuniarni mengungkapkan, pihaknya langsung membentuk tim terkait kasus ini dan memanggil yang bersangkutan. 

"Hari ini kita memotret menggali informasi bersama tim terkait pemberitaan tersebut," ucapnya kepada Tribunmuria.com, Kamis (13/10/2022). 

Baca juga: Tujuh Korban Angin Puting Beliung Menerima Bantuan dari PMI Blora

Pihaknya telah memanggil Kepala Puskesmas di tempat bidan tersebut dinas dan meminta keterangan kepada bidan tersebut. 

"Dari yang tersirat itu memang mengarah pada dugaan tindakan indisipliner ASN," jelas dr Willis Yuniarni. 

Pihaknya akan menyampaikan ke BKD sebagai badan pengawas kepegawaian untuk rekomendasi lebih lanjut. 

Sampai saat ini oknum tersebut masih aktif bekerja sebagai ASN. 

"Terkait sanksi masih dalam proses. Masih proses penilaian," terang dr Willis Yuniarni. 

Baca juga: 263 Orang Lolos Seleksi Administrasi Panwascam Blora, Ini Link Pengumumannya

Untuk pembinaan, pihaknya akan melaporkan pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang saat ini masih dinas luar. 

"Terkait uang yang sudah dibawa oknum bidan informasinya sudah dikembalikan," ujar dr Willis Yuniarni. 

Dinas Kesehatan Blora akan mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan ke BKD selaku badan pengawasan kepegawaian.

"Kami nanti tinggal membuktikan bersama tim kabupaten, ini langkah cepat kami. Karena mendapatkan informasi dari teman-teman media kita langsung menindaklanjuti kasus ini," papar dr. Willis Yuniarni. 

Adapun dalam video amatir tampak sang bidan mengenakan batik merah sedang menerima uang. 

Kemudian menandatangani kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran terekam warga dan tersebar di WhatsApp.

Baca juga: Vaksin Meningitis di Kudus Kosong, Calon Jamaah Umroh Bisa Cari di Sini

Uang itu diduga sebagai down payment (DP) pembayaran untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu instansi pemerintah (BPN).