Berita Kudus

Bupati Hartopo Nilai Layanan Publik di Kudus Masih Monoton

Bupati Kudus HM Hartopo menilai layanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus masih monoton sehingga perlu inovasi.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: Raka F Pujangga
TRIBUNJATENG/Rifqi Ghozali
Bupati Kudus HM Hartopo saat sambutan saat dimulainya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Gedung Setda Kudus, Rabu (12/10/2022).   

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Bupati Kudus HM Hartopo menilai layanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus monoton.

Untuk itu dia berharap agar masing-masing instansi pemerintah daerah bisa berinovasi, mengatur, dan menata hingga akhirnya berimbas pada layanan publik yang prima.

"Kalau penurunan (layanan) tidak ada, tapi monoton," begitu kata Hartopo seusai dimulainya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Gedung Setda Kudus, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Tujuh Kepala OPD di Kudus Akan Dilantik Pada Bulan Oktober Ini

Hartopo mengatakan, adanya kompetisi bisa menjadi momentum untuk memperbaiki layanan publik oleh instansi pemerintah.

Namun berkaitan dengan perbaikan layanan berikut inovasinya jangan hanya terpaku karena ada kompetisi.

"Untuk mengatur, menata,atau berinovasi jangan hanya ketika ada kegiatan seperti ini. Hanya diming-imingi reward, piagam penghargaan," kata Hartopo.

Hartopo mengatakan, inovasi layanan publik adalah keharusan agar masyarakat mendapatkan layanan yang mudah dan maksimal.

Kemajuan teknologi bisa menjadi media layanan yang mudah dan cepat.

"Harapan kami bagaimana supaya dalam kemajuan teknologi bisa buat aplikasi bisa untuk mengurangi antrean pelayanan itu bisa registrasi dari rumah sampai sana kasih form hasil pendaftaran. Misalnya berobat di rumah sakit," kata Hartopo.

Baca juga: Kasus DBD di Kudus Melonjak 100 Persen Lebih, Korban Meninggal 6 Orang Semunya Anak-anak

Kemudian, lanjut dia, tempo hari dia meninjau layanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil. Di sana sedang terjadi antrean sampai berjubel dan mengular. Katanya, saat ditinjau ternyata hanya ada dua orang yang melayani.

Hal itu, bagi Hartopo, merupakan hal yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Bagi para pemangku jabatan di dinas tersebut bisa mengantisipasinya.

Misalnya dengan mengerahkan seluruh pegawai yang ada agar layanan lebih cepat.

"Bisa juga layanan di lapangan tenis milik kami yang lebih luas agar tidak berjubel. Boleh. Atau membuka gerai layanan di masing-masing kecamatan," kata Hartopo. (*)

 

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved