Abdul Wachid Wanti-wanti Kades Kudus Tegas Hapus Data Warga Tak Layak Terima BLT BBM

TRIBUNMURIA.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi distribusi bantuan BLT BBM di Kabupaten Kudus.

Agar tepat sasaran, Abdul Wachid mewanti-wanti kepala desa agar tak sungkan menghapus data penerima jika ternyata sudah tidak layak lagi menerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

Selain melakukan pengawasan, Abdul Wachid juga menyerahkan secara langsung bantuan yang penyalurannya melalui Kementerian Sosial ini. Kemensos memang merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR RI.

Baca juga: Petani Jepara Kesulitan Pupuk, HKTI Minta Pemerintah Cari Solusi

Pengawasan dan penyerahan BLT BBM itu seperti yang dilakukan di Kecamatan Mejobo dan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

"Para kepala desa saya minta ada pengawasan dan seleksi, bila ada masyarakat miskin yang dapat BLT BBM tapi sudah meninggal atau sekarang sudah masuk kategori mampu maka datanya harus dihapus dan dilaporkan ke camat dan bupati sesuai dengan amanat UU No 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin," kata Abdul Wachid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/9/2022).

Tiap penerima yang merupakan warga miskin mendapat bantuan BLT BBM sebesar Rp500 ribu. Direncanakan bantuan BLT BBM ini tidak hanya diberikan sekali. Namun akan ada lagi sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah.

Abdul Wachid menegaskan bantuan BLT BBM hanya untuk membeli sembako. Pembelian sembako itu bebas di mana saja dan tidak boleh diintervensi serta tanpa potongan apapun.

"BLT BBM tidak boleh untuk beli rokok atau pakaian. Ini penting ditekankan agar masyarakat sedikit tertolong dengan dampak kenaikan BBM ini," jelas wakil rakyat dapil Jateng II (Kudus, Jepara dan Demak) dari Partai Gerindra ini.

Ia juga mengingatkan kepala desa agar pro aktif dan responsif jika ada warga miskin yang belum tercatat sebagai penerima BLT BBM. Prosesnya sama dilaporkan ke camat dan bupati agar bisa disampaikan ke Kemensos RI.

"Nanti kita tekankan juga saat rapat dengan Bu Mensos agar mengakomodir warga miskin yang belum dapat BLT BBM. Kenaikan BBM dampaknya besar, warga miskin harus dapat kompensasi terkait kebijakan itu," tandas Abdul Wachid.