Paguyuban Beras & Penggilingan Padi Temanggung Wadul Wabup, Resah Produk Lokal Terpinggirkan

TRIBUNMURIA.COM, TEMANGGUNG – Belasan anggota Paguyuban Beras dan Penggilingan Padi Kabupaten Temanggung mendatangi Rumah Dinas Wakil Bupati Heru Ibnu Wibowo.

Anggota paguyuban resah. Musababnya, berdasarkan inforamasi yang mereka terima, beras yang disalurkan untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), merupakan komoditi dari luar daerah, serta dimonopoli oleh distributor tunggal.

Mereka ingin, beras lokal lah yang digunakan dalam program BNPT.

Ketua Paguyuban Beras dan Penggilingan Padi Kabupaten Temanggung, Arief Mas’ud mengungkapkan, audiensi tersebut dimaksudkan untuk meminta kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Temanggung masalah proses distribusi beras pada program BPNT.

“Begini, kami hanya ingin mengadukan nasib petani dan produsen beras lokal kepada Pemkab Temanggung."

"Ini dikarenakan, semenjak ada program BPNT justru beras asal luar daerah yang dibagikan kepada Kelompok Penerima Manfaat atau KPM melalui e-Warong."

"Bukan berasal lokal, sehingga kami sangat kesulitan untuk memasakan produk kami di daerah kami sendiri,” jelasnya, Jumat (17/6/2022).

Ia menambahkan, ia dan anggota paguyuban lain sejatinya telah berusaha ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan program BPNT dengan menawarkan produk berasnya ke berbagai e-Warong.

Namun demikian, pihak e-Warong justru menolaknya dengan dalih sudah ada pihak supliyer yang selama ini memasok beras untuk dibagikan kepada KPM.

Padahal, harga yang ditawarkan lebih murah dan kualitas dan mutunya juga diklaim lebih baik dari beras yang diterima oleh KPM selama ini.

“Saya hitung sudah dua tahun sejak program BPNT berjalan, kami pedagang beras lokal kesulitan memasarkan produk kami."

"Pelanggan yang biasanya beli beras di tempat kami, sekarang sudah tidak membeli lagi karena mereka menjadi KPM yang memperoleh bantuan dari pemerintah melalui e-Warong," katanya.

"Kami sudah coba menawarkan kepada e-Warong tersebut untuk ikut menjual produk beras lokal."

"Tapi hasilnya mentah karena mereka mengaku sudah ada supliyer yang memasok kebutuhan beras yang akan dibagikan," imbuh Arief.

"Mereka juga mengaku terpaksa menolak karena khawatir apabila izin mereka dicabut kalau tidak mengikuti saran pendamping program mengambil beras di supliyer tersebut,” bebernya.