Berita Pati
Bupati Haryanto Dukung Nelayan Pati, Surati Pemerintah Pusat Min Turunkan PNBP
Bupati Haryanto Dukung Nelayan Pati, Surati Pemerintah Pusat agar Turunkan PNBP
Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: Yayan Isro Roziki
TRIBUNMURIA.COM, PATI - Bupati Pati Haryanto menyatakan mendukung aspirasi nelayan menolak kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan.
Bahkan, Bupati Haryanto mengaku telah mengirim surat kepada pemerintah pusat terkait keluhan para nelayan di Pati.
Keluhan yang dimaksud ialah mengenai tingginya tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca juga: Ribuan Nelayan Pati Demo Besar-Besaran, Kritik Menkeu yang Beri Beban PNBP Tinggi
Baca juga: Terdengar Ledakan, Kapal Nelayan di Pelabuhan Wijayapura Cilacap Terbakar
Baca juga: Kronologi Pasutri Oknum Polisi Polres Blora Korupsi Rp3 M, Setoran PNBP untuk Investasi Bodong
Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ribuan nelayan Juwana juga telah melakukan aksi demonstrasi terkait keluhan ini di depan DPRD Pati pada Sabtu (14/5/2022) lalu.
"Saya sudah bersurat kepada presiden, menteri keuangan, dan menteri kelautan."
"Kami minta agar indeks tarif PNBP pascaproduksi untuk pelaku perikanan tangkap itu bisa diturunkan."
"Sehingga tidak langsung kena 10 persen," ujar Haryanto saat menghadiri acara sedekah laut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit 2 Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Minggu (15/5/2022).
Ia berharap, PNBP bisa diturunkan jadi 5 persen. Terlebih karena saat ini pelaku perekonomian masih baru bangkit setelah dihantam pandemi Covid-19.
"Kemudian saya juga berharap wilayah tangkapan jangan hanya satu, melainkan ada beberapa," kata dia.
Haryanto menyadari, hal ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, ia akan mengawal perkembangannya.
"Saya mohon ini bisa dikawal. Saya harap tuntutan ini bisa dikabulkan," kata dia.
Haryanto menambahkan, ia sendiri selalu berupaya meningkatkan industri perikanan di Juwana.
Pada periode pertama maupun kedua kepemimpinannya sebagai bupati, ia mengaku sudah berusaha menata insfrastruktur.
"Dulu masuk wilayah pulau Seprapat sangat sempit sekarang sudah kami lebarkan dan bisa untuk aktivitas perkapalan."