Pemkab Blora Raih Opini WTP BPK RI 8 Kali Berturut-turut, Bupati: Bukan Berarti Sudah Maksimal

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan LKPD ini, Pemkab Blora memperoleh gambaran yang lebih obyektif mengenai kondisi yang ada tidak hanya dari sisi pengelolaan keuangan saja, tetapi juga dari sisi pelayanan kepada masyarakat.

"Untuk meningkatkan efektifitas, maka sesuai dengan saran dari tim BPK telah disusun sebuah rencana aksi atau tindak lanjut yang mengarah pada penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban," terangnya. 

"Rencana aksi tersebut diantaranya pembenahan sistem dan prosedur serta kebijakan yang menjamin adanya pengendalian internal yang memadai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia," tambah Bupati.

Lanjut Bupati, dari sisi pertanggungjawaban, action plan akan lebih difokuskan pada penertiban pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap.

"Semua upaya perbaikan tersebut tidak hanya dikarenakan adanya tuntutan dari tim BPK semata, namun juga dikarenakan tuntutan masyarakat luas atas kualitas pengelolaan keuangan daerah yang harus semakin transparan," papar Bupati. 

Dikatakannya, dengan WTP ini maka Pemkab Blora telah memperoleh Opini WTP 8 kali berturut-turut, tapi tidak berarti pengelolaan keuangan sudah maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, 

"Karena pengelolaan keuangan yang baik seharusnya tercermin dari perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas dan output yang bermanfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," jelas Bupati. (kim)