Bupati Kudus Pastikan Pelayanan Publik Sampai Desa Berjalan Lancar

Jangan sampai terjadi penyelewengan anggaran yang merugikan masyarakat untuk kepentingan pribadi.

"Dana desa harus dikelola sebaik-baiknya jangan melakukan penyelewengan karena masyarakat sudah mempercayakannya," jelas dia.

Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) masyarakat menggunakan hak pilihnya agar desanya bisa maju dan berkembang.

Sehingga jangan sampai kepercayaan warga masyarakat itu hilang lantaran penyelewengan anggaran.

Bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Ardian melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar tidak terjadi kecurangan.

‎Menurutnya, keinginan kepala desa melakukan penyelewengan karena dipicu politik uang sebelumnya saat Pilkades.

Sehingga pihaknya mengimbau agar kepala desa dapat menghindari politik uang saat Pilkades agar tidak ada beban untuk menggantian biaya itu dari dana desa.

"Jangan sampai ada kepala desa yang terlibat korupsi," jelas dia.

Ardian menjadwalkan tur rutin ke desa-desa untuk memberikan edukasi hukum guna mencegah terjadinya korupsi.

‎Ardian menyambangi desa-desa secara bergiliran setiap pekannya ke 123 desa di Kota Kretek.

"Rencananya nanti setiap minggu kita datang ke desa-desa," ujar dia.

Dia berupaya untuk mengingatkan kepala desa untuk patuh dalam penggunaan anggarannya dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Dengan begitu, harapannya tidak ada kepala desa yang tersandung korupsi karena sudah diingatkan.

"Tujuannya biar penjara itu kosong, diberitahu yang seharusnya".

"Jadi kepala desa itu jangan pakai money politic (politik uang-red) biar kalau jadi nggak ambil dari sana," ujarnya.

Dia akan mengawal, pemilihan kepala desa akan berjalan baik tanpa adanya p‎olitik uang biar tidak ada lagi korupsi.

Rencananya pada tanggal 30 Maret 2022 akan digelar Pilkades serentak pada tujuh desa.

"Kami akan ikut mengawasi pelaksanaan Pilkades tertib dan lancar tanpa money politic," ujar dia. (*)