Ihwal Kericuhan di Wadas Purworejo, Gubernur Ganjar: Informasi Tidak Tersampaikan Dengan Baik

Institusi tersebut dianggap netral untuk menjembatani.

"Mungkin kalau yang ngundang gubernur dianggap abai dan hanya pro pemerintah".

"Tapi kami meminta Komnas HAM untuk menghadirkan masyarakat yang setuju maupun tidak setuju untuk meyakinkan mereka".

"Itu cara kami mengajak lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan," paparnya.

Namun sisi lain, kata Ganjar, saat pertemuan terakhir dengan Komnas HAM, masyarakat yang sudah sepakat minta tanahnya segera diukur.

Pada saat itulah pihaknya mulai berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), tokoh agama dan masyarakat untuk melakukan pengukuran.

"Pengukuran dilakukan untuk mereka yang telah sepakat".

"Kami tidak akan masuk kepada mereka yang belum sepakat".

"Hal ini untuk menghormati mereka yang belum sepakat," ujarnya.

Ganjar menuturkan ingin saat pengukuran berjalan dapat dikelola dengan baik agar tidak terjadi cerita yang berbeda.

Namun kenyataannya saat pengukuran, Ganjar maupun Kapolda Jateng dan Komnas Ham sama-sama menerima ribuan pesan melalui Whatsapp.

"Setelah saya telepon secara satu persatu pesan itu tidak hanya dari masyarakat Purworejo tapi dari luar Jawa".

"Informasinya yang diterima berbeda. Akhirnya kami jelaskan secara random dan ternyata banyak yang tidak tahu," ungkapnya.

Diterangkannya dari catatan tahun 2021, pembayaran lahan untuk pembangunan bendungan telah dilakukan sebanyak 57,17 persen dengan nilai Rp 689 miliar.

Saat ini telah terdapat 1.147 bidang dalam proses pengajuan pembayaran.