Aktivis Muda Nahdliyin Sayangkan Keterlibatan PBNU dalam Industri Tambang Ekstraktif

TRIBUNMURIA.COM - Keterlibatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam industri tambang ekstraktif di Indonesia, mendapat sorotan aktivis muda Nahdliyin yang tergabung dalam Lingkar Studi Kebangkitan Bangsa (LSKB).

Aktivis muda Nahdliyin, Fahmi Budiawan, mengatakan LSKB rutin mengadakan kajian sosial-politik Indonesia. Terkait tambang, ujar Fahmi, LSKB sangat menyayangkan keterlibatan PBNU.

“Bagi kami, masuknya PBNU ke industri tambang sangat disayangkan. Bukan hanya karena manfaatnya secara riil minim, namun mudaratnya jauh lebih besar,” kata Fahmi, Senin (14/7).

Baca juga: Saat Rakyat Demo Tolak Revisi UU Pilkada, PBNU Datangi Istana Bahas Konsesi Tambang dengan Jokowi

Baca juga: Jaringan Gusdurian Tegas Tolak Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: Banyak Risiko Turunan

Baca juga: Pemberian Izin Tambang Batu Bara untuk PBNU Dikirtik, Pusesda: Bertentangan dengan Undang-undang

Menurut aktivis Nahdliyin asal Demak, Jawa Tengah ini, tak ada keuntungan lain, selain ekonomi, dalam keterlibatan PBNU dalam industri tambang ekstraktif. Menurut dia, keterlibatan PBNU dalam pengelolaan tambang bertentangan dengan kaidah akan pentingnya menjaga alam dan tidak membuat kerusakan di muka bumi.

"Kami melihat terjunnya PBNU ini berpotensi merusak nama baik organisasi yang kita cintai bersama ini,” papar Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi menegaskan, citra miring keterlibatan PBNU dalam pengelolaan tambang tak hanya akan dirasakan oleh pengurus NU di tingkat pusat hingga daerah, namun juga berimbas ke warga Nahdliyin di akar rumput.

“Tentu ini sangat menyedihkan, terutama untuk kawan-kawan Nahdliyin di seluruh pelosok tanah air,” tambah Fahmi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhamaimin Iskandar, menyebut ada sebagian ulama yang tak menganggap penting isu-isu lingkungan. Ia menyebut, pemerintah dan Menteri Agama saat ini semakin serius menangani isu-isu mengenai kerusakan lingkungan.

Kata dia, pelestarian lingkungan adalah perintah dari agama. Karenanya, menurut Cak Imin, kepedulian terhadap lingkungan adalah bagian dari amanah keagamaan dan moral, bukan sekadar isu teknis atau politik.

“Yang pemerintah menganggap penting, yang ulama menganggap tidak penting. Ini tanda-tanda zaman apa ini," ucap Cak Imin, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam acara IKA-PMII di Jakarta, Minggu (13/7). 

Diketahui, PBNU sudah membentuk badan usaha untuk mengelola jatah tambang batu bara yang diberikan pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi).

PBNU membentuk badan usaha yang dinamakan PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (PT BUMN). PT BUMN ini nantinya akan mengelola tambang eks PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan luas lahan mencapai sekitar 26 ribu hektare (Ha).

Ketua Lakpesdam PBNU 2022-2027, Ulil Abshar Abdalla mengatakan, untuk mengelola lahan tambang batu bara eks PT KPC itu, PT BUMN sudah menggandeng investor di luar dari pemilik tambang sebelumnya. (*)