Petugas KPK Sambangi Kabupaten Blora, Disambut Wakil Bupati, Ada Apa?

TRIBUNMURIA.COM, BLORA - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambangi Kabupaten Blora.

Kunjungan KPK ke Blora itu dalam rangka evaluasi dan monitoring di Jawa Tengah (Jateng).

Diketahui, Jateng merupakan cakupan wilayah III KPK.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK RI, Maruli Tua Manurung, mengatakan kunjungannya ke Blora untuk berkoordinasi pencegahan korupsi.

"KPK hari ini berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, baik eksekutif maupun legislatif, jadi tim juga ada yang melakukan koordinasi di DPRD Blora," katanya, kepada Tribunmuria.com, usai acara di ruang pertemuan Setda Blora, Selasa (13/8/2024).

Kunjungannya ke elemen eksekutif dan legislatif, bertujuan untuk meningkatkan kesolidan Pemkab Blora dalam mencegah korupsi.

"Tujuannya untuk sama-sama kita mencegah dan melakukan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Ada beberapa hal yang dikoordinasikan antara KPK dengan Pemkab Blora. Di antaranya terkait indeks Monitoring Center for Prevention (MCP).

Diketahui MCP merupakan program kolaborasi yang tujuannya mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi, agar pemerintah daerah bersih dan bebas dari korupsi.

"Mesin pencegahan korupsi ini namanya MCP, itu untuk menjaga ASN, Pemkab, dari delapan area yang rawan. Mulai dari perencanaan APBD, bagaimana supaya tidak ada kongkalikong, supaya tidak ada ijon proyek, dan lain-lain."

"Lalu area manajemen ASN, itu yang sering terjadi, di daerah lain jual beli jabatan dan lainnya," terangnya.

Selain itu, terkait pajak, Maruli mendorong Pemkab untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga MCP bisa berjalan dengan optimal.

"Survei Penilaian Integritas (SPI) di Blora ini cukup bagus, tahun 2022 ke 2023 kemarin terjadi peningkatan, dari 72, naik ke 77,6."

"Ini kami harapkan tren kenaikan ini bisa dipertahankan. Kalau bisa ya naik ke angka 79 atau 80, dan kami yakin, itu bisa di tengah berbagai perbaikan yang dilakukan," terangnya.

KPK mendorong itu, sebagai tindak lanjut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).