Penggeledahan KPK di Kota Semarang, DPC PDIP: Operasi Politik Gembosi Elektabilitas Mbak Ita

Wakil Ketua DPC PDIP, Supriyadi, menilai penggeledahan KPK di Kota Semarang seperti operasi politik untuk gembosi elektabilitas Mbak Ita di Pilwakot Semarang 2024.

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang menjelang Pilkada 2024 dinilai menjadi upaya pengembosan elektabilitas Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPC PDIP Kota Semarang, Supriyadi, usai rapat paripurna DPRD Kota Semarang, Senin (22/7/2024). 

Mas Pri, sapaannya, mengatakan penggeledahan KPK di Pemerintah Kota Semarang secara otomatis akan mempengaruhi elektabilitas petahana.

Baca juga: Pascapenggeledahan KPK di Pemkot Semarang, Mbak Ita: Alhamdulillah, Saya Baik-baiak Saja

Baca juga: Penggeledahan KPK di Pemkot Semarang Berlanjut, Hari Ini Obok-obok Kantor Dinas Kesehatan

Apalagi, hasil survei petahana saat ini terus meningkat. Dia menilai, ada upaya penggembosan elektabilitas wali kota. 

"Saya sebagai kader PDIP merasa rugi. Bu Ita elektabilitasnya paling tinggi, diframing seolah-olah sebagai tersangka."

"Padahal, belum dinyatakan sebagai tersangka," ujar pria yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Semarang. 

Dia menilai, penggeledahan bertepatan menghadapi pendaftaran kepala daerah kurang pas.

Hal ini memunculkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat.

Jika memang dilakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, kata dia, semestinya dilakukan jauh hari sebelum gelaran Pilkada 2024. 

"Kalau mau menyelidiki tindak pidana korupsi harusnya jauh-jauh hari, tidak mendekati proses pilkada."

"Masyarakat bertanya-tanya kenapa harus mendekati pilkada. Muncul spekulasi, ini dikerjani Bu Ita, ini memang operasi politik, macam-macam spekulasi. Sehingga, kami tidak mau hal semacam ini terjadi," paparnya. 

Selama rangkaian penyelelidikan, Pri menekankan, belum ada keterangan resmi dari KPK yang menyatakan adanya tersangka.

Wali Kota Semarang saat ini juga dalam kondisi baik dan menghormati peoses hukum yang berlaku. 

"Sehingga, hari ini beliau masih aktif kegiatannya, melaksanakan paripurna, penandatanganan KUA PPAS. Tetap bekerja seperti semula," ujarnya.