Pemerintah Tak Mampu Lawan Peretas PDN, Siapa Patut Disalahkan? Ini Kata Wapres Maruf Amin

"Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) konferensi pers di Kominfo."

"Saya tinggal karena saya harus ke sini. Ini serangan virus lockbit 302," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden minta PDN diaudit khusus

Dilansir Kompas.com, Presiden Joko Widodo akhirnya memanggil para menteri dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas evaluasi sistem pusat data nasional (PDN), Jumat (28/6/2024).

Rapat itu digelar menyusul peretasan PDN sejak 20 Juni lalu, yang berakibat pada lumpuhnya sejumlah layanan publik.

Para pejabat yang hadir antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi; Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian; dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Lalu, ada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa; dan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh.

Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko.

Rapat berlangsung sekitar satu jam, dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir menjelang pukul 15.00 WIB.

Minta audit khusus Menurut Kepala BPKP Yusuf Ateh, Presiden Jokowi dalam rapat meminta lembaganya untuk mengaudit tata kelola PDN usai mengalami peretasan.

"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Yusuf Ateh usai rapat bersama Presiden.

Ateh menuturkan, pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN.

Audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. Ia menuturkan, sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit.

"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Enggak tahu (jumlah lembaga yang akan diaudit), baru rapat tadi," tutur Ateh.

Kendati demikian, Ateh tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Jokowi menargetkan audit selesai.