Berita Nasiomal

Pemerintah Tak Mampu Lawan Peretas PDN, Siapa Patut Disalahkan? Ini Kata Wapres Maruf Amin

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin angkat bicara ihwal siapa yang patut disalahkan atas ketidakmampuan Kemenkominfo tak mampu atasi peretasan PDN.

Humas Pemprov Jateng
Wakil Persiden RI, KH Maruf Amin - Siapa yang patut disalahkan atas ketidakmampuan Kemenkominfo menghadapi serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN)? Begini kata Wapres Maruf Amin. 

Siapa yang patut disalahkan atas ketidakmampuan Kemenkominfo menghadapi serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN)? Begini kata Wapres Maruf Amin.

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Siapa yang patut disalahkan atas ketidakmampuan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatasi serangan siber pada Pusat Data Nasional (PDN)?.

Padahal, anggaran Kemenkominfo untuk pemeliharaan PDN pada Januari-Mei 2024, mencapai Rp700 miliar.

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, angkat bicara ihwal siapa yang patut disalahkan dalam ketidakmampuan pemerintah menangani serangan siber pada PDN ini.

Ilustrasi pusat data atau server.
Ilustrasi pusat data atau server.

Menurut Wapres Maruf Amin menyampaikan saat ini belum ada pihak yang dianggap paling bertanggung jawab terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

Dia mengatakan, pemerintah masih berupaya memulihkan situasi PDN Sementara.

"Tetapi bahwa persoalan ini kita harus dalami, pertama kita pulihkan dulu kan situasinya, baru kita cari sebabnya," kata Ma'ruf Amin di sela-sela pembukaan Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim) di Pondok Pesantren Salaf Al Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, Malang, Jawa Timur, seperti dikutip dari Youtube Wakil Presiden RI, Minggu (30/6/2024).

"Nah siapa yang disalahkan itu nanti," sambung Ma'ruf.

Ma'ruf juga menanggapi soal tuntutan supaya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dicopot karena dianggap bertanggung jawab terkait peretasan PDN.

Akan tetapi, Ma'ruf menilai kewenangan penggantian menteri ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena itu kita saya kira kalau urusan ganti mengganti itu urusan hak prerogatif presiden lah," ujar Ma'ruf.

Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024) dan belum pulih sepenuhnya.

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery."

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved