Berita Nasiomal
Pemerintah Tak Mampu Lawan Peretas PDN, Siapa Patut Disalahkan? Ini Kata Wapres Maruf Amin
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin angkat bicara ihwal siapa yang patut disalahkan atas ketidakmampuan Kemenkominfo tak mampu atasi peretasan PDN.
"Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).
PDN habiskan anggaran Rp700 miliar
Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menjadi sorotan.
Hal ini menyusul dari adanya serangan siber terhadap fasilitas yang meyimpan data untuk kebutuhan berbagai layanan pemerintahan itu.
Di tengah sorotan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, Kominfo sudah membelanjakan Rp700 miliar untuk pemeliharaan PDN.
Anggaran itu digunakan Kominfo pada periode Januari sampai Mei 2024.
"Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan, ini dari mulai pemeliharaan operasional BTS untuk 4G (Rp1,6 triliun) dan data center nasional Rp700 miliar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).
Bendahara Negara menyebutkan, Kominfo menjadi salah satu kementerian dan lembaga (K/L) yang telah melakukan belanja infrastruktur hingga Mei 2024 lalu.
Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta Belum Sepenuhnya Terbuka Artikel Kompas.id Selain untuk pemeliharan PDN dan BTS, Kominfo menggunakan anggaran belanja untuk kapasitas satelit Rp700 miliar, palapa ring Rp1,1 triliun.
"Jadi belanja untuk kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun yaitu Rp4,9 triliun," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi belanja terkait infrastruktur Kominfo hanya kalah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Tercatat realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR sebesar Rp31,6 triliun dan Kemenhub sebesar Rp11,3 triliun.
Sebagai informasi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, gangguan pada sistem PDN Kementerian Kominfo akibat diserang menggunakan virus.
Menurut dia, penyerang meminta tebusan sebesar 8 juta dollar Amerika Serikat (AS).
Hal itu disampaikan Budi Arie saat ditanya perkembangan penanganan gangguan PDN sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo pada Senin (24/6/2024) siang.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.