Janji Pangkalan Truk Tak Kunjung Terealisasi, Paguyuban Sopir Pati Demo Tagih dengan Demonstrasi

TRIBUNMURIA.COM, PATI - Sejumlah sopir truk yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Pati (PSP) menggelar aksi demonstrasi di Alun-alun Pati, tepatnya di depan kantor bupati, Senin (1/7/2024).

Mereka menuntut agar pemerintah daerah membangun sebuah pangkalan truk yang representatif di Kabupaten Pati.

"Tuntutan kami cuma dibuatkan pangkalan truk di Kabupaten Pati. Saat ini belum ada," kata anggota PSP, Muhammad Syahidul Anam.

Dia mengatakan, akibat ketiadaan pangkalan truk, para sopir lintas Pantura yang singgah di Pati kesulitan untuk parkir.

Akhirnya mereka terpaksa parkir di pinggir jalan.

"Akibatnya kami berbenturan dengan masyarakat. Kami jadi serba salah. Kami butuh tempat untuk parkir, kalau parkir liar berbenturan dengan warga," kata Anam.

Di sisi lain, parkir sembarangan di tepi jalan juga berisiko menyebabkan kecelakaan. Selain itu, sopir truk juga diintai risiko kehilangan aki dan barang-barang akibat dicuri.

Anam menyebut, pada akhir 2022 lalu para sopir pernah difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk parkir di lahan milik PO Budi Jaya yang berada di Margorejo.

Namun, per 7 Juni 2024 lalu, para sopir truk sudah tidak diperkenankan parkir di sana.
 
"Alasannya lahan sudah laku dan oleh pemilik baru diminta segera disterilkan. Kami diminta pergi," ucap Anam.

Dia menambahkan, dua tahun lalu, pihaknya pernah diberi janji akan dibuatkan pangkalan truk permanen. Namun, janji itu tak kunjung terealisasi.

"Dari pihak dewan (DPRD), kami sudah pernah disajikan mau dibuatkan pangkalan."

"Namun, sampai sekarang belum terwujud. Alasan dari beliau-beliau (anggota DPRD Pati), anggarannya terserap untuk Pemilu," kata Anam.

Dia mengatakan, para sopir mengusulkan agar lahan di Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, yang berlokasi dekat Tugu Bandeng bisa dijadikan lokasi pangkalan.

Anam mengaku sudah berkomunikasi dengan pemerintah desa setempat. Dia berharap pemerintah daerah bisa menindaklanjuti dan mewujudkannya.

Usai berunjuk rasa, sepuluh orang perwakilan sopir truk difasilitasi untuk beraudiensi dengan DPRD dan dinas terkait di Gedung DPRD Pati.