Trust Issue, KPU Akui Salah Input Data Hasil Suara dan Potensi Pemilihan Ulang di Ribuan TPS

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Gelombang ketidakpercayaan masyarakat (trust issue) terhadap hasil Pemilu 2024 semakin ramai bermunculan.

Seiring hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengakui adanya salah input data hasil suara pada Pilpres 2024.

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut ada ribuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta potensi pemilihan ulang pada ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Baca juga: Bawaslu Sebut Pelanggaran Netralitas ASN Masif, Anies dan Ganjar Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK?

Baca juga: Guru Besa UI Yakin Ganjar dan Anies Tak akan Gabung Prabowo-Gibran, Apa Alasannya?

Baca juga: Hasil Quic Count Pileg 2024: PDIP Tetap Berjaya, PPP Terancam, PSI Tak Lolos ke Senayan

Di sisi lain, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menilai bahwa pencoblosan Pemilu 2024 sudah berjalan lancar dan aman.

Jokowi juga mengatakan bahwa jika ditemukan kecurangan, segera laporkan hal tersebut ke Bawaslu dan MK.

KPU akui salah input data

Dilansir kompas.tv, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengkaui ada banyak salah input data terkait hasil suara Pilpres 2024.

Menurut KPU, ada 2.325 tempat pemungutan suara (TPS) melakukan kesalahan input data formulir C hasil perolehan suara ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. 

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya telah melakukan perbaikan terhadap temuan tersebut. 

"Di dalam sistem Sirekap, yang ditemukan itu 2.325 TPS yang ditemukan antara konversi hasil penghitungan suaranya dengan formulir yang diunggah itu berbeda," kata Hasyim di KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). 

Ia mengaku membutuhkan pengawasan dari publik dalam melaksanakan gelaran pesta demokrasi tersebut. 

"Patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui publik."

"Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya," katanya.

Hasyim menyebut dalam proses konversi itulah terjadi kesalahan. Hal tersebut terpantau sistem yang dimiliki oleh KPU RI.

"Kami di KPU pusat melalui sistem yang ada, itu termonitor mana saja antara unggahan formulir C hasilnya dengan konversinya salah, itu termonitor," kata Hasyim dalam konferensi pers di kantor KPU, Jakarta Pusat.

Selain itu, kata dia pihaknya juga telah memonitor jika terdapat kesalahan hitung. Sehingga akan segera melakukan koreksi terkait kesalahan konversi tersebut.

"Oleh karena itu, kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin," katanya.

Bawaslu temukan 80.000 pemilih dalam 1 TPS

Sementara, dilansir Kompas.com, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya menemukan ribuan tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi menggelar pemungutan suara ulang untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Kalau potensi berdasarkan rilis tadi pagi kan masih ada (sekitar) 1.400 potensi PSU (pemungutan suara ulang),” kata Lolly usai acara “Hasil Pemantauan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024” di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Namun, sebut Lolly, data itu masih didalami lagi.

“Saat ini masih berproses,” ujar Lolly.

“Kami masih mendapatkan info proses penghitungan suara masih banyak yang belum selesai sehingga berlanjut. Nah, nanti kita lihat,” kata dia.

Lolly juga memastikan Bawaslu mengecek jumlah pelanggaran dalam Pemilu 2024.

Angka pelanggaran, sebut dia, masih dinamis.

“Karena kan terus bergerak berkenaan dengan pelanggaran,” ujar Lolly.

Bawaslu juga juga mendalami peristiwa viral dalam Pemilu 2024.

“Terhadap seluruh peristiwa yang katakanlah viral saat pemilu, sekarang sedang dalam pendalaman dan penelusuran,” kata Lolly.

“Terhadap hal-hal yang belum terselesaikan, tentu ini jadi prioritas Bawaslu untuk segera menuntaskan. Tetapi untuk hal yang sudah selesai, ya kami bilang selesai,” ucap dia.

Di sisi lain, Bawaslu mengaku mengaku menemukan data 80.000 pemilih dalam satu TPS di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Bahkan ada yang 80.000 dalam satu TPS. Hasil Sirekap itu loh. Nah itu kan tidak mungkin. Nah dalam konteks ini, maka itu sedang kami cek,” kata Lolly.

Padahal dalam aturannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merancang agar TPS pada Pemilu 2024 dialokasikan untuk paling banyak 300 orang pemilih.

Oleh karena itu, Bawaslu mendorong KPU memperbaiki data perolehan suara capres-cawapres di dalam Sirekap.

“Tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik."

"Pada intinya adalah manual berjenjang itu yang kita pegang,” kata Lolly. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Bawaslu Sebut Pemungutan Suara Ulang Potensial Digelar di 1.400 TPS