SPI KPK 2023, Jateng Raih Penghargaan Indeks Integritas Tertinggi Kategori Provinsi Besar

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah meraih nilai tertinggi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 dengan skor 77,9 untuk kategori Provinsi Besar.

SPI tahun 2023 dilaksanakan oleh KPK-RI melibatkan sekitar 550 ribu responden untuk mengetahui tingkat dan risiko korupsi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Hasil survei merupakan gabungan sudut pandang pegawai instansi, pengguna layanan dan penerima manfaat serta pemangku kepentingan berdasarkan persepsi, pengalaman dan data obyektif masing-masing responden.

Hasil survei diumumkan oleh KPK-RI pada saat acara Launching Hasil SPI Tahun 2023 di Gedung Juang Gedung Merah Putih KPK-RI pada tanggal 26 Januari 2024.

Acara dibuka oleh Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK-RI) serta dihadiri Ketua KPK-RI, Nawawi Pomolango dan Abdullah Azwar Anas (Menteri PAN-RB).

Di hadapan para Inspektur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Pahala Nainggolan (Wakil Ketua KPK-RI) mengumumkan hasil survei bahwa Provinsi Jawa Tengah memperoleh skor SPI 77,9 yang merupakan indeks integritas tertinggi untuk kategori Provinsi Tipe Besar berdasarkan tipe anggaran dan jumlah SDM.

Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto mengatakan hasil survei ini menggambarkan tingkat reformasi birokrasi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, dampak sosialisasi dan kampanye integritas.

"Serta pembangunan budaya antikorupsi yang dilakukan kepada masyarakat dan efektifitas pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan," kata Dhoni dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/1/2024).

Prestasi Jawa Tengah memperoleh nilai tertinggi ini berkat arahan dan bimbingan Pj Gubernur irjen (Pol) (Purn) Nana Sujana dan Sumarno, selaku Sekretaris Daerah serta komitmen seluruh OPD dan masyarakat Jawa Tengah dalam memberikan kontribusi dan partisipasi aktif.

"Sehingga indeks integritas Jawa Tengah selalu berada di atas rata-rata nasional,” tutur Dhoni.

Indeks integritas nasional tahun 2023 diketahui sebesar 70,97, menurun dari skor tahun sebelumnya di tahun 2022 sebesar 71,94.

Menteri PAN-RB menyoroti tren penurunan indeks integritas nasional tahun 2023 yang menunjukkan semakin tingginya risiko korupsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri PAN-RB menghendaki perbaikan utama untuk mengatasi permasalahan biaya politik yang tinggi, belum kuatnya komitmen pimpinan instansi, pengendalian risiko konflik kepentingan dan mendorong digitalisasi pelayanan publik.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri yang hadir diwakili Komjen (Pol) Tomsi Tohir (Inspektur Jenderal) memberikan atensi kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan strategi pencegahan korupsi pada area pengadaan barang jasa, perizinan, manajemen ASN dan penganggaran dan meningkatkan
peran APIP dalam memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. (*)