DPT Pemilu 2024 di Blora 704.285 Pemilih, Didominasi Pemilih Perempuan

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2024, Selasa (20/6/2023).

Hal itu dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilu Tahun 2024 yang digelar di Gedung PKPRI Blora.

Seluruh komisioner KPU Blora menandatangani Berita Acara Penetapan DPT Pemilu Tahun 2024 tersebut.

Rapat Pleno Terbuka ini dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, Bawaslu Blora, partai politik dan jajaran PPK se Kabupaten Blora.

Hasilnya, pemilih laki-laki dalam DPT tersebut sebanyak 349.413 orang. Sedang pemilih perempuan sebanyak 354.872 jiwa.

Total pemilih yang tercantum dalam DPT Pemilu 2024 sebanyak 704.285 jiwa.

Ketua KPU Blora Muhammad Khamdun menjelaskan penetapan DPT Pemilu 2024 melalui proses yang panjang.

Bahkan prosesnya dimulai sekitar 4 - 5 bulan lalu.

"Mulai kita terima DP4 dari Kemendagri kita sandingkan dengan data Pilkada 2020. Data itu kemudian menjadi bahan untuk coklit," kata Khamdun.

Baca juga: Awasi DPT Pemilu 2024, Bawaslu Jateng Imbau Warga Cek Website atau Datang ke Posko Pengaduan

Baca juga: KPU Blora Tambah Satu TPS di Desa Kediren Randublatung, Ini Alasannya

Kemudian, lanjut Khamdun, pihaknya melakukan rekrutmen petugas pantarlih jumlahnya disesuaikan dengan jumlah TPS.

"Kemudian proses setelah itu adalah DPS, DPSHP 1, DPSHP 2 dan terakhir kita tetapkan DPT hari ini," ujarnya.

Khamdun juga menanggapi terkait adakah kendala pada proses ini.

"Proses di lapangan saya kira dinamikanya cukup tinggi, karena dalam proses ini kita mendapati hal-hal banyak di lapangan yang harus kami sesuaikan," terangnya.

Dijelaskannya, prinsipnya DPT ini adalah bagaimana menjamin mereka yang sudah memiliki hak pilih, masuk di DPT Pemilu 2024.

Dan mereka yang tidak memenuhi syarat tidak masuk ke dalam DPT dengan berbagai argumentasinya atau berbagai persyaratannya.

"Sehingga dengan proses yang panjang ini,  sudah kita lalui dan kita tidak hanya melibatkan petugas kita saja, tetapi juga koordinasikan dengan pemerintah daerah mulai dari Pemkab Blora, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa.Karena mereka juga bagian dari pemilik data pemilih," tegasnya.

Pihaknya juga melibatkan jajaran Bawaslu Blora secara berjenjang sampai dengan tingkat desa.

"Dan yang penting lagi dari teman-teman partai politik yang selalu kita mintai masukan, saran, supaya daftar pemilih yang kita tetapkan hari ini itu dapat dipertanggungjawabkan dan data ini valid," paparnya.

Khamdun menuturkan, sepanjang nanti ada masukan masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan bisa jadi terjadi perubahan data.

"Karena bisa nggak KPU menjamin 100 persen?, tentu jawabnya tidak. Karena kita melakukan pendataan sekitar 700 ribu pemilih dan tentu pasti ada satu dua yang tercecer," tuturnya.

Dalam proses setelah ini, jika ada saran perbaikan dari pihak manapun sepanjang itu dpat dipertanggungjawabkan KPU akan menindaklanjutinya sampai hari H.

"Setelah ini kita akan kelola yang namanya DPK (Daftar Pemilih Khusus) mereka yang abelum ada di DPT tapi mereka punya KTP," pungkasnya. (Kim)