JPPR Dorong Maraknya Invalid Voters pada 2019 Tak Terjadi Saat Pemilu 2024

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita berharap masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu.

Sebab pengawasan tidak hanya diserahkan hanya kepada Bawaslu.

Elemen masyarakat sangat penting untuk turut serta melakukan pengawasan Pemilu.

“Jadi prinsipnya pengawasan partisipatif untuk menguatkan proses demokrasi yang didukung oleh masyarakat agar masyarakat segmen pemilih bergerak maksimal."

"Kemudian melihat Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri, peran partisipasi masyarakat tidak berjalan dengan baik demokrasi kita akan menurun proses yang ada tidak akan berjalan sesuai harapan,” ujar Nurlia Dian Paramita seusai diskusi Mengawal Tahapan Pemilu 2024 di Hotel Kenari Kudus, Minggu (28/5/2023).

Baca juga: Hati-hati Sebar Konten Jelang Pemilu 2024, Ada Razia Polisi Virtual di Ruang Digital

Baca juga: Talkshow Tribun, Apakah Pemilu Bisa Dicurangi? Ini Kata KPU dan Wagub Jateng Taj Yasin

Nurlia mengatakan peran aktif masyarakat dalam Pemilu 2024 sangat penting. Mengingat pemilu yang digelar tahun depan merupakan yang terbesar kedua setelah periode sebelumnya.

Menurutnya pada 2019 ada banyak kegagalan misalnya tingginya invalid voters. Diharapkan pada Pemilu 2024 hal itu bisa berkurang.

Akan tetapi sampai sekarang upaya untuk menambal dalam rangka evaluasi atas Pemilu sebelumnya dinilai masih belum maksimal.

“Pengawasan partisipatif masyarakat sebagai informan turut memberikan kontribusi siapa calon terpilih siapa akan mencalonkan diri. Informasi pertama dari masyarakat,” tandas Nurlia.

Evaluasi dalam rangka memperbaiki Pemilu mendatang dibanding yang sebelumnya, kata Nurlia, di antaranya dengan penguatan regulasi dan konsistensi penyelenggara.

Tidak kalah penting dari itu semua keterlibatan masyarakat yang turut mengawasi juga perlu.

Sebab, masyarakat yang berperan sebagai pengawas tidak hanya sebagai pemilih berdampak besar atas kualitas demokrasi.

Nurlia menambahkan Pemilu selain menyajikan pertarungan politik praktis juga menyimpan potensi konflik. Di masing-masing daerah menurutnya ada potensi tersebut.

Di sini peran masyarakat juga dibutuhkan. Saat ini saja, katanya, sudah tersebar kabar hoaks yang mengarah pada Pemilu.

“Saya kira semua wilayah cukup riskan. Hoaks semakin parah. Potensi polarisasi ada. Termasuk di Jawa Tengah sebab ada bakal calon yang dari Jawa Tengah,” katanya.