Selain Kades dan Perades, Ini Daftar Pejabat yang Harus Mundur dari Jabatannya bila Jadi Caleg

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Calon legislatif (caleg) dalam pemilihan umum legislatif (Pileg) 2024 yang menduduki jabatan publik tertentu, harus mundur dari jabatannya.

Di antara pejabat publik yang harus mundur bila maju menjadi caleg adalah kepala desa (kades).

Selain kades, siapa saja pejabat yang harus mengundurkan diri bila maju menjadi caleg dalam Pemilu 2024?

Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Blora akan diumumkan tanggal 24-30 April 2024.

Kemudian tanggal 1-14 Mei 2023 pendaftaran bakal calon.

Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Blora, Ahmad Solikin, menjelaskan beberapa pejabat harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif.

Dikatakannya, bagi kepala desa maupun perangkat desa (perades) yang masih aktif dan ingin mendaftar menjadi peserta pemilu legislatif harus membuat surat pengunduran diri.

"(Kades dan perades yang masih aktif) harus mengundurkan diri, dan tidak bisa ditarik kembali."

"Pendaftaran caleg disertai surat pengunduran diri dibuka sampai 14 Mei 2023," jelas Ahmad Solikin kepada tribunmuria.com di kantor KPU Blora, Rabu (19/4/2023).

Selain itu, Ahmad Solikin juga menyebutkan, surat pernyataan pengunduran diri juga berlaku untuk pejabat lain.

Di antaranya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri.

"Tanggal 14 Mei posisinya harus menyerahkan SK pemberhentian."

"Tapi ketika sampai batas tanggal 14 nanti kok belum terbit (SK pemberhentian), maka bakal calon bisa melampirkan bukti surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali," terang Ahmad Solikin.

Adapun para pejabat tersebut bisa mendapatkan SK tersebut dari instansi tempat masing-masing bekerja.

Lebih lanjut, syarat lain dari bakal caleg ialah memiliki ijazah paling rendah tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Persyaratan calon kalau urusan pendidikan paling rendah adalah SMA, maka ijazah yang wajib dicantumkan adalah ijazah SMA."

"Tapi ketika mau mencantumkan gelar akademik, Ijazah yang diikutkan adalah S1," papar Ahmad Solikin.

Untuk legalisir ijazah dapat dilakukan di sekolah masing-masing caleg.

Namun ketika sekolah tersebut sudah tidak beroperasi, ijazah bisa dilegalisir melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

"Umpamanya di SMA Negeri 'A' legalisirnya ya di sekolahan situ."

"Tapi kalau sekolah sudah bubar legalisirnya diurus di korwil."

"Karena SMA itu kewenangan Provinsi," ungkap Ahmad Solikin.

Sementara itu, Ketua LPP PKB, Arifin mengungkapkan pihaknya mempersiapkan para bakal caleg yang akan bertempur di masing-masing daerah pemilihan.

"Yang penting kita sudah menata baik nomor urut caleg sampai seluruh administrasi caleg."

"Diharapkan tanggal 1-14 mei semua caleg sudah memenuhi persyaratan," terang Arifin.

"Kita berharap nanti memenuhi target kursi yang semula 8 besok 2024 bisa mencapai 13 kursi."

"Kita juga sudah berhitung untuk mencapai itu," imbuh Arifin. (kim)