Kerja Sama dengan Unnes, Blora Siap Jadi Percontohan Program RPL Desa Kemendes PDTT

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Bupati Blora Arief Rohman menyatakan siap menjadikan Kabupaten Blora sebagai percontohan program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa) yang diluncurkan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di era Menteri Abdul Halim Iskandar.

Dan hal itu sesuai MoU yang telah dilakukan dengan Kemendes, Blora akan bekerjasama dengan Universitas Negeri Semarang (Unnes).

‘’Blora siap dan bersedia secepatnya menindaklanjuti program RPL Kementerian Desa PDTT dengan Unnes Semarang."

"Kita ingin agar kualitas SDM Desa bisa semakin ditingkatkan melalui program ini,” ucap Arief Rohman kepada tribunmuria.com, Jumat (24/2/2023).  

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, juga berharap Blora menjadi kabupaten percontohan program RPL. 

‘’Setelah Bojonegoro, kami berharap Blora menjadi kabupaten kedua yang menjadi percontohan Program RPL dari Kemendes PDTT,’’ terang Taufik Madjid, saat Bupati Blora Arief Rohman audiensi ke Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (23/2/2023). 
 
Bupati Blora hadir dengan jajaran PMD, Camat dan perwakilan Kades), Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar, Sekjen Taufik Madjid, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Ivanovich Agusta Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito.
 
Di kesempatan itu Bupati Arief menyatakan siap, dan sesuai MoU yang telah dilakukan dengan Kemendes, Blora akan bekerjasama dengan Unnes.

Gayung bersambut, di awal bulan Maret 2023, Menteri Desa dan PDTT beserta rombongan akan menyempatkan datang ke Blora, sesuai berkunjung ke Bojonegoro, Jawa Timur. 
 
Diketahui, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Program Recognition of Prior Learning atau Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa), yaitu penyetaraan akademik atas pengalaman kerja untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi.
 
Dengan adanya program ini, pengalaman kerja berbagai sumber daya manusia (SDM) di desa, seperti sebagai kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Serta BUMDes bersama dapat disetarakan dengan materi kuliah di universitas dengan berbagai program studi, sehingga mendapat gelar sarjana S1 maupun doktor.

Menurut Taufik Madjid, di program perkuliahan RPL Desa, pendidikan nonformal dan informal, serta pengalaman kerja dan pengabdian di desa dapat diakui sebagai capaian pembelajaran dalam bentuk perolehan SKS untuk menempuh pendidikan jenjang sarjana atau pascasarjana.
 
Di pelaksanaannya, semua Pendamping Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola BUMDesa serta semua pegiat desa hingga level RT/RW berkesempatan mengikuti program perkuliahan tersebut.
 
Syarat lainnya, lulusan SMA sederajat, dan berusia antara 25 tahun hingga 50 tahun.

Nantinya untuk menjadi S1, akan mengikuti kuliah selama 2 tahun.

Satu semester minimal datang ke kampus tiga kali. Selebihnya bisa via zoom.
 
"Jurusannya apa saja? Nantinya bisa dibicarakan antara tim teknis Pemkab, dalam hal ini Bupati sesuai kondisi SDM desanya, dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk seperti Unnes Semarang," terangnya. 
 
Di Kabupaten Blora dari 271 Desa dan 24 Kelurahan, masih banyak Kades dan perangkat yang belum sarjana. 

Untuk itu, Arief Rohman berharap, lewat RPL para Kades, perangkat desa, hingga pendamping Desa dan kader penggerak Desa bisa ikut kuliah lagi. 

"Agar ke depan SDM pemerintah Desa di Kabupaten Blora semakin baik," harapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windrati menyampaikan, saat ini Kepala Desa aktif yang lulusan SMP ada 37, lulusan SMA 168 , D1 ada 1 orang, D3 ada 6 orang, D4 1 orang, dan S1 sebanyak 52 orang.
 
Sedangkan untuk perangkat desanya mayoritas juga masih lulusan SMA sebanyak 1.700 orang, kemudian disusul lulusan SMP 318, yang SD juga ada banyak. (kim)