Respon Erma Buruh Lembur Tak DIbayar di PT Sai Apparel Industries, Ganjar: Nggak Respon Tak Kethaki

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Kasus buruh PT Sai Apparel Industries Grobogan yang viral karena menuntut upah kerja lembur kepada perusahaan direspon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Ganjar mengimbau kepada buruh untuk lapor ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) jika mengalami masalah.

Seperti diketahui, belakangan sedang viral video buruh menuntut upah kerja lembur yang belum dibayarkan perusahaan di dua daerah.

“Sudah. Sudah dimediasi. Sebenarnya yang saya katakan di sini tadi, ini eranya viralisme, jadi dikit-dikit viralisme, kenapa tidak tanya gitu. Jadi akhirnya nanti akan ramai tapi sudah kita fasilitasi,” kata Ganjar.

Berdasarkan laporan yang ia terima, buruh yang menuntut upah kerja lemburnya itu berasal dari dua daerah, yakni Salatiga dan Grobogan.

“Jika dia lembur tidak dibayar laporkan saja. Tim kita sudah diturunkan, mudah-mudahan nanti segera ada hasil,” ujarnya.

Sementara terkait video buruh di Grobogan yang marah kepada pihak perusahaan, Ganjar mengimbau agar segera lapor ke Disnakertrans Jateng atau dinas terkait di Pemkab setempat.

“Nggak usah marah-marah, laporkan saja kan ada Dinas Tenaga Kerja. Kalau Dinas Tenaga Kerjanya nggak (respon) tak kethaki,” tegasnya.

Baca juga: VIRAL! Erma Kerja Lembur di PT Sai Apparel Industries Grobogan Tak Dibayar, Kemnaker Turun Tangan

Ganjar mengaku sering menerima laporan langsung dari buruh soal pelayanan buruk perusahaan.

Ganjar mengimbau agar kepala desa, camat hingga bupati atau wali kota aktif merespons.

“Mereka kan hanya pengen jumping saja, kayaknya kalau langsung gubernurnya lebih enak. Maksud saya biar lembaga ini kemudian semua berfungsi,” ujarnya.

Namun begitu, Ganjar tetap membuka lebar pintu pengaduan untuk laporan yang masuk kepadanya.

“Tapi nanti untuk seluruh masyarakatlah, kalau ada problem-problem tolong sampaikan kepada kita, nanti kita turunkan,” katanya.

Mantan anggota DPR RI itu memastikan, tim yang turun dari pemprov akan bekerja dengan memegang teguh integritasnya.

“Banyak dulu kepercayaan pengawas tenaga kerja itu tidak dipercaya, katanya kalau datang dikasih duit terus pulang, insyaallah kalau provinsi tidak akan terjadi," ujar dia.