Hari Ini Kementerian PUPR Cek Stadion GBK, Sesuai Standar FIFA?

TRIBUNMURIA.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara masih menunggu hasil evaluasi pengecekan Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK).

Pada Rabu (23/11/2022) lalu, Tim BPPW Jateng dan Direktorat Prasarana Strategis Kementerian PUPR mendatangi stadion kandang Persijap tersebut.

Tim melakukan verifikasi sarana dan prasarana stadion kebanggaan warga Jepara itu.

Baca juga: Studi FIFA: Tak Ingin Ambil Risiko, Jadi Alasan Banyak Skor 0-0 Piala Dunia 2022

Kabid Cipta Karya pada Dinas PUPR Kabupaten Jepara, Hanief Kurniawan, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari tim tersebut.

Dia tidak tahu kapan evaluasi tersebut disampaikan.

"Tidak tahu (kapan hasil evaluasinya keluar), karena inisiasinya dari Kementerian PUPR. Kami juga belum mendapat (hasil evaluasi tersebut," kata Hanis kepada Tribunmuria.com, Senin (28/11/2022).

Dia menerangkan, verifikasi yang dilakukan tim tersebut mencakup struktur bangunan, arsitektur, dan mekanikal elektrikal stadion.

Penilaian standarisasi stadion kali ini berdasarkan pada standar FIFA.

Baca juga: Beri Kejutan Hadiah Saat KTT G20, Presiden FIFA: Bola Menyatukan Dunia

Menurutnya, apabila Stadion GBK dinilai berdasarkan standar FIFA, maka tidak lolos verifikasi. 

Fasilitas ruang ganti pemain dan kenyamanan bangunan tidak memenuhi syarat.

Dalam verifikasi yang dilakukan oleh tim Kementerian PUPR, kata dia, tim menilai sangar detail melakukan verifikasi.

Tim juga menilai jarak stadion dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Hal itu penting untuk melakukan penyelamatan suporter, pemain apabila terjadi masalah.

“Tim meninjau bahkan sampai detail-detail stadion. Seperti fungsi toilet, penerangan sampai kebersihan,” ujarnya.

Baca juga: Stadion Gelora Bumi Kartini Diuji Kelayakannya, Kemenpora Akan Berkunjung ke Jepara

Apabila nanti stadion tidak dinilai tidak layak, maka harus dilakukan perbaikan.

Menurut Hanief perbaikan Stadion GBK tidak mampu ditanggung Pemkab Jepara, karena membutuhkan anggaran besar.

Perbaikan bisa dilakukan dengan cara dibantu pemprov atau pemerintah pusat. (*)