Selesaikan Sengketa Tanah di Wonorejo Cepu, Menteri Hadi akan Terbitkan Sertifikat untuk 1.320 KK

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – 1.320 Kepala Keluarga (KK) di Desa Wonorejo, Kecamatan Cepu, Kabupatn Blora, terlibat sengketa tanah, selama bertahun-tahun lamanya.

Kini, secercah sinar terang muncul bagi 1.320 KK di Wonorejo, yang terlibat konflik agraria, yang berlangsung selama puluhan tahun tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, menjanjikan kado Sertifikat Guna Pakai (SGP) dan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk 1.320 KK di Wonorejo, guna menengahi dan menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Selain berjanji akan menyelesaikan sengketa lahan di Wonorejo, Cepu, Hadi Tjahjanto, juga berjanji akan menyelesaikan konflik serupa di Karangjong, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. 

Hal itu disampaikan Mantan Panglima TNI itu saat melakukan kunjungan kerja ke Wonorejo kecamatan Cepu, Sabtu (8/10/2022).

"Ada perintah dari Presiden yang harus diselesaikan, pertama mempercepat penerbitan sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red). Blora cenderung bagus (progresnya)," kata Hadi Tjahjanto.

Dalam bayangan mantan Panglima TNI ini, tanah kawasan Wonorejo adalah daerah hutan. 

"Saya kira perkampungan di hutan dan aksesnya susah, ternyata sudah jadi seperti kota."

"Banyak masyarakat yang ada di situ, dan saya yakin enggak punya sertipikat," ucap Hadi Tjahjanto dalam paparannya. 

Untuk menyelesaikan sertifikasi tanah kepada 1.320 KK ini, kata Hadi, pihaknya akan membentuk satuan tugas (Satgas) dan akan dipantau terus. 

"Saya akan membentuk Satgas dan akan dipantau terus. Yang penting bapak bisa mendapat kepastian hukum berupa sertifikat sampai anak cucu," ujar Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto juga meminta kepada Bupati Blora, Arief Rohman, untuk kerjasama dengan BPN dan stakeholder terkait lainnya. 

"Besok harus dihibahkan (tanah Wonorejo). Dandim, Kapolres dan Kajari tolong dibantu. Yang penting punya sertipikat hak guna bangunan. Jaga betul dan yang penting punya sertifikat," tegasnya.

"Diberikan sertifikat apapun bentuknya yang penting bisa menempati sampai anak cucu, dan sertifikat itu nanti juga bisa untuk agunan bank bisa disekolahkan," imbuhnya. 

Program sertifikat untuk rakyat tersebut akan melalui proses identifikasi dan pengukuran lahan.