Viral, BLT BBM Warga Blora Disunat Rp20.000 Per Orang, Pelaku Oknum Istri Kadus: Nggo Tumbas Es

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Uang BTL BBM dan BPNT di Blora disunat Rp20.000 oleh oknum istri Kepala Dusun (Kadus).

Viral di media sosial (medsos) video yang memperlihatkan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh diduga oknum istri Kepala Dusun (Kadus) di Kabupaten Blora.

Dari informasi yang diperoleh media, pemotongan dana BLT BBM dan BPNT yang diterima warga itu dilakukan oleh istri dari Kepala Dusun Nglego, Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Blora.

Video BLT BBM dan BPNT warga disunat oleh oknum istri kades tersebut juga beredar secara luas melalui jejaring layanan pesan singkat WhatsApp (WA).

Dalam video tersebut juga memperlihatkan percakapan antar warga dengan seorang perempuan paruh baya terkait kegunaan dana pemotongan tersebut. 

Video berdurasi 2 menit 50 detik itu memperlihatkan seorang perempuan separuh baya sedang menerima uang hasil pemotongan BLT BBM dan Program Sembako langsung dari warga setempat sebesar Rp20 ribu perorangnya.

"Biar padang jobo jero, uang e kagem nopo, Bu (Agar terbuka luar dalam, uangnya buat apa, Bu, red)?," tanya seorang warga dalam video tersebut.

Pertanyaan itu pun direspon oleh ibu paruh baya sembari menerima uang Rp20 ribuan dari warga setempat. 

Perempuan yang menerima uang itu mengaku ada potongan Rp20 ribu untuk para orang yang bekerja membagi-bagikan undangan penerimaan BLT BBM dan BPNT.

"Kagem tumbas es dan foto copy (untuk beli es dan foto copy, red)."

"Ya kalau ikhlas (dipotong, red) silahkan, kalau tidak ikhlas ya tidak apa-apa," jawabnya. 

Kadus: untuk administrasi sekedarnya

Sementara itu, Kadus Nglego, Sepon, saat dikonfirmasi mengatakan penyaluran BLT BBM dan Program Sembako diwilayahnya dilakukan langsung oleh Kantor Pos. 

Menurutnya, berkaitan dengan pemotongan tersebut hanyalah administrasi sekedarnya saja. 

"Itu kalau ikhlas (untuk dipotong, red), kalau tidak ikhlas juga tidak apa-apa," ujar Sepon.

Terpisah, Kepala Kantor Pos Blora Windha Saktiana mengaku tidak mengetahui informasi mengenai pemotongan BLT BBM sebesar Rp 20 ribu per KPM itu. 

"Akan kami konfirmasikan terlebih dahulu  ke kepala kantor cabangnya ya," ungkapnya, Minggu (18/9/2022). 

Ditegaskannya, dalam penyaluran BLT BBM melalui kantor pos Indonesia tidak ada potongan apapun. 

"Penyaluran di pos tanpa potongan apapun dengan alasan apapun," tegasnya.

14 warga Blora kembalikan BLT BBM, ogah dicap miskin

Sebellumnya diberitakan, 14 keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Gempolrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora mengundurkan diri dari mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Desa Gempolrejo, Epy Vita Listiana saat dihubungi tribunmuria.com, Minggu 11 September 2022.

"Ya ada beberapa warga yang mundur. Ada 14 orang," ucap Epy Vita Listiana.

Dikatakannya, terkait BLT BBM ini desa hanya membagikan undangan yang sudah dibuat oleh pihak pos.

Dirinya pun membeberkan alasan para KPM mengundurkan diri.

"Karena kan tiap rumah dilakukan penyemprotan warga miskin. Nggak double datanya, tapi karena malu rumahnya ada cap keluarga miskin," beber Epy Vita Listiana.

Tercatat ada 323 warga yang masuk data KPM di Desa Gempolrejo.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut mereka harus datang ke kantor desa setempat untuk antre pencairan BLT BBM. 

"Antusiasnya sangat luar biasa, apalagi bantuan uang," ujar Epy Vita Listiana.

Sementara itu, Kepala Desa Gempolrejo, Joko Wicaksono mengatakan, total BLT yang diterima warga sebesar Rp500.000.

Rinciannya Rp300.000 dari pengalihan subsidi BBM dan Rp200.000 BLT sembako.

"Sebagai syarat menerima BLT, warga cukup menyiapkan fotocopy KTP dan dan kartu bukti vaksin," ucap Joko Wicaksono.

3.903 pelaku UMKM di Jepara diusulkan dapat BLT BBM

3.903 pengusaha UMKM diajukan untuk menerima Bantuan Langsung Tunai UMKM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

BLT ini serupa BLT BBM, tapi diperuntukkan bagi kalangan pelaku usaha mikor dan kecil yang terdampak kenaikan harga BBM.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara, Samiadji, menjelaskan pihaknya hanya mengajukan usulan.

Nanti Kementerian Koperasi dan UKM yang menentukan berapa jumlah yang berhak menerima bantuan.

Jumlah itu belum tentu semuanya bakal menerima bantuan dari pemerintah.

Adapun BPUM merupakan modal kerja untuk usaha mikro.

“3.903 pengusaha UMKM sudah ajukan ke Kementrian Koperasi dan UKM melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” kata Samiadji, kepada tribunmuria.com, Selasa, September 2022.

Dia membeberkan, calon penerima BPUM itu nantinya harus memenuhi beberapa kriteria, seperti belum pernah terdaftar sebagai penerima BPUM dan tidak sedang mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Bantuan BPUM ini berupa uang tunai senilai Rp600 ribu.

Penyalurannya langsung dari pemerintah pusat kepada penerima. Dana bantuan itu akan ditransfer melalui bank.

Bantuan ini diberikan untuk membantu pengusaha UMKM setelah ada kenaikan BBM.

Harapan pemerintah, kata dia, bisa membantu tambahan modal untuk pengusaha UMKM di Jepara.(kim/yun)