Bahas Potensi Kerawanan Situasi Verifikasi Administrasi, Bawaslu Blora Rakor dengan Polres dan KPU

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Badan Pengawas Pmilu (Bawaslu) Kabupaten Blora menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Polres Blora dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora, membahas kerawanan situasi pada tahapan verifikasi administrasi peserta Pemilu 2024. 

Hal itu dilakukan seusai penutupan pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024.

Verifikasi administrasi ini akan dilaksanakan KPU dalam rentang 16 Agustus sd 11 September 2024.

Ketua Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan, menyampaikan rakor ini diperlukan guna membekali jajaran Bawaslu Blora untuk memetakan kerawanan tahapan verifikasi administrasi. 

"Meski terpusat di KPU RI, pemahaman teknis verifikasi administrasi menjadi hal yang penting."

"Ini untuk memetakan potensi-potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu," ungkap Lulus Mariyonan, Selasa 16 Agustus 2022.

Sementara, anggota divisi teknis KPU Blora, Ahmad Husain menyampaikan, verifikasi administrasi di Blora masih menunggu data SIPOL yang akan diturunkan KPU RI. 

"Usai pendaftaran peserta partai politik ditutup, kami menunggu data dari KPU RI berkaitan keanggotaan, apakah ditemukan data ganda, kemudian masalah keterwakilan perempuan," ucap Ahmad Husain. 

Selain itu, keterwakilan perempuan di tingkat Kabupaten Blora tidak menjadi hal wajib. 

"Dalam PKPU 4/2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024, norma yang disebutkan berkaitan keterwakilan perempuan adalah memperhatikan, sehingga tidak wajib" jelas Ahmad Husain. 

Sedangkan Kasat Intelkam Polres Blora, Yun Iswandi mengatakan kesiapan jajaran polres dalam tahapan pemilu. 

"Kegiatan ini penting, memberikan tambahan informasi bagi jajaran kami."

"Kami siap mendukung Bawaslu dalam setiap tahapan, dalam waktu dekat akan kami tugaskan anggota," tegas Yun Iswandi. (kim)