Ganjar Pranowo Minta Penghapusan Guru Honorer Bertahap: Jangan Langsung
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penghapusan guru honorer harus dilakukan dengan tahapan yang jelas.
Penulis: Hermawan Endra | Editor: Daniel Ari Purnomo
TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penghapusan guru honorer harus dilakukan dengan tahapan yang jelas.
Termasuk mempertimbangkan persebaran tenaga pendidik karena kebutuhan tenaga pendidik masih cukup tinggi.
"Kalau (penghapusan) honorer, saya kira musti ada tahapannya ya. Jangan langsung karena kalau langsung dihapus, tenaganya kurang itu akan menyulitkan. Apalagi kalau kita bicara guru, itu kurangnya masih banyak, termasuk persebarannya," kata Ganjar usai membuka Kongres ke-3 Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Sabtu (30/7/2022).
Ganjar menjelaskan, ada dua cara yang bisa dilakukan terkait hal itu.
Pertama, pengurangan secara pelan-pelan dan bertahap.
Kedua, mendorong penggunaan teknologi untuk menggantikan.
"Satu, tahapnya dikurangi, feed out pelan-pelan. Kedua, mendorong penggunaan teknologi sehingga kalau mereka tidak ada teknologi bisa menggantikan. Selama itu tidak bisa, ya kebutuhan itu masih ada," katanya.
Persebaran tenaga pendidik saat ini masih kurang merata.
Masih ada daerah yang kekurangan tenaga pendidik.
Maka dari itu penghapusan guru honorer juga harus mempertimbangkan hal itu.
"Kalau kita mau hitung (kebutuhan dan jumlah guru), kemudian disebarkan. Biasanya kalau mau disebarkan agak jauh harus negosiasi dulu dengan person-nya," ungkap Ganjar.
Dalam Kongres PGSI, Ganjar meminta para guru swasta juga memiliki program untuk mengantisipasi perkembangan zaman, khususnya mengenai transfer of knowledge dan transfer of value. Rata-rata para guru sebenarnya sudah memahami tantangan itu.
Namun dalam praktiknya guru, terutama guru honorer, masih dihadapkan dengan beberapa masalah.
Di antaranya terkait kesejahteraan guru honorer di sekolah swasta.
Terkait hal ini Ganjar mendorong yayasan yang menaungi sekolah swasta untuk lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidiknya.