Rapimnas APTI Singgung Pilpres 2024: Songsong Pemimpin yang Paham Seluk Beluk Pertembaukuan

• APTI menggelar Rapimnas, setelah sempat dua tahun tertunda karena dampak pandemi Covid-19.
• APTI membahas berbagai isu strategis, berkait kesejahteraan petani dan pertembakauan.
• Dalam Rapimnas, APTI juga menyinggung Pilpres 2024, soal memilih pemimpin yang pro petani dan paham seluk beluk pertembakauan.

TRIBUNMURIA.COM, TEMANGGUNG – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) guna merumuskan isu-isu strategis dan sikap organisasi, demi kesejehateraan petani tembakau.

Ketua Umum APTI, Agus Parmudji, mengatakan berbagai isu strategis dibahas dalam Rapimnas, yang digelar di Hotel Kesambi Hijau, Semarang, selama dua hari sejak tanggal 27-28 Juni 2022, kemarin.

Dituturkan, Rapimnas sempat tertunda selama dua tahun, dampak pandemi Covid-19.

Kata Agus, berbagai pihak turut hadir dalam Rapimnas APTI dengan mengusung tema 'Petani Bersatu, Indonesia Maju' itu.

Mulai dari anggota asosiasi hingga perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga dari Kementerian Keuangan.

Agus Parmudji mengatakan, dalam Rapimnas tersebut dibahas masalah para petani tembakau yang terkendala masalah musim yang tidak menentu serta perubahan harga hasil panenan.

Belum lagi regulasi yang dianggap tak berpihak.

Mulai belum diaturnya regulasi kran impor tembakau, rencana revisi PP 109 tahun 2019 yang belum memperoleh kepastian, hingga kenaikan cukai yang terus terjadi setiap tahun.

Kenaikan cukai tiap tahun dianggap sebagai momok dan berefek domino negatif bagi kalangan petani.

“Rapimnas ini kami lakukan lagi untuk menghasilkan dokumen kesepakatan strategis dari asosiasi petani untuk diusulkan kepada pemerintah pusat dalam waktu dekat karena ini menyangkut nasib dan perut 6 juta orang petani dan buruh tembakau di Indonesia,” jelas Agus dalam keterangannya, Kamis (30/6/2022).

Terdapat beberapa rumusan yang disepakati dalam Rapimnas kali ini.

Menurut Agus, rumusan itu akan diajukan sebagai bentuk rekomendasi jangka pendek kepada pemerintah pusat.

Yakni mendorong pemerintah untuk mempercepat pengaturan importasi tembakau, mendesak pemerintah menerbitkan perlindungan tentang tata niaga pertembakauan nasional.

Lalu, meminta 50 persen hasil Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang kembali ke daerah dapat difungsikan untuk meningkatkan bahan baku, serta menolak revisi PP nomor 109 tahun 2012, dan menolak kenaikan cukai pada tahun 2023 mendatang.

“Kami juga meminta agar seluruh petani dan pekerja di industri tembakau agar dapat bergotong-royong mendukung pemimpin atau presiden yang pro terhadap nasib pertembakauan."

"Karena jika tidak paham tentang pertembakauan, saya rasa maka akan sulit untuk membantu mewujudkan cita-cita petani tembakau."

"Apalagi ini sudah mendekati Pilpres 2024, asosiasi harus siap menyongsong pemimpin negara yang paham persis tentang nasib petani dan seluk beluk pertembakauan nasional agar aspirasi kami dapat terserap secara tepat,” pungkasnya. (*)