Berita Blora
Ajukan 2008 Formasi PPPK ke Pemerintah Pusat, BKD: Tahun 2022 Tak Ada Formasi CPNS di Blora
Ajukan 2008 Formasi PPPK ke Pemerintah Pusat, BKD: Tahun 2022 Tak Ada Formasi CPNS di Blora fromasi cpns 2022 blora formasi pppk blora 2022 cpns 2022
Penulis: Ahmad Mustakim | Editor: Yayan Isro Roziki
lihat foto
TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora tak mengajukan formasi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2022.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora menyebut, pada tahun 2022 ini tak ada formasi CPNS di lingkungan Pemkab Blora.
Namun, Pemkab Blora mengajukan total 2008 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca juga: 753 Guru PPPK Blora Terima SK Pengangkatan, Bupati Arief Rohman Ingatkan soal Zakat
Baca juga: Trubus Bersyukur Dapat SK Jelang Pensiun, Bupati Al Hadziq Lantik 1.460 Guru PPPK Temanggung
Baca juga: Pemkab Blora Gelontor Rp61 Miliar untuk Gaji PPPK, BPPKAD: Mulai Diterimakan pada Mei
Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono, melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Administrasi Pegawai BKD Blora, Muhamad Muniri.
Muniri mengungkapkan, dengan dibukanya formasi tahun 2022 ini, terkait rekrutmen ASN dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk tahun 2022-2023 ini hanya ada PPPK dan PNS.
"Namun demikian sampai hari ini, yang kami ajukan adalah formasi PPPK untuk Blora," ucapnya kepada tribunmuria.com di kantornya, Rabu (29/6/2022).
Muniri mengatakan hal ini sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menpan-RB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei tentang penghapusan tenaga honorer.
"Kita sudah melaksanakan pemetaan terkait dengan jumlah ASN. Dengan keluarnya SE tersebut kita melakukan pemetaan kembali, kita laksanakan pemilahan data, mana data yang bisa mengikuti PPPK mana yang tidak," terang Muniri.
"Artinya, jika sudah tidak bisa mengikuti rekrutmen PPPK sebagaiman yang ada dalam surat edaran, arahnya kita jelas nanti kita laksanakan outsourcing," imbuhnya.
Muniri menjelaskan kebutuhan PPPK di Blora sangat banyak sekali. Ini, kata dia, bila mengacu pada kebutuhan di lapangan.
"Total kekurangan (ASN) yang ada di kita sampai 4.629 orang. Namun, yang kita ajukan total hanya 2008 formasi PPPK."
Rinciannya, papar Muniri, PPPK guru 1.261 orang, tenaga kesehatan 250 orang, dan tenaga teknis lainnya 497 orang.
"Ini kan dalam rangka menyelesaikan problem honorer," sambungnya.
Pihaknya berharap di tahun ini dan tahun mendatang terutama terkait guru dan tenaga kesehatan (nakes) ini bisa terselesaikan.
Muniri menyampaikan, BKD meminta teman-teman tenaga honorer jangan resah dulu. Karena terkait SE Menpan-RB itu masih bersifat pemetaan.
