Video Peringatai HAD di Blora Kementrian PUPR Tabur Benih Ikan Dan Tanam Pohon

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Berikut Video Peringatai HAD di Blora, Kementrin PUPR Tabur Benih Ikan Dan Tanam Pohon di Bendungan Randugunting

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-30 Hari Air Dunia di Bendungan Randugunting, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Peringatan Hari Air Dunia ditetapkan pertama kali pada Sidang Umum PBB tanggal 22 Maret 1992. 

Pada peringahatan HAD kali ini, Kemen PUPR mengambil tema  “MANTAB : Melestarikan Air Tanah agar Berkesinambungan” yang diadopsi dari tema international “Groundwater: Making the Invisible Visible” yang mengandung pengertian "Air Tanah: Membuat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan.

Tema ini merupakan agenda besar yang diluncurkan pada World Water Forum ke-9 di Senegal pada bulan Maret 2022 yang dikembangkan oleh PBB dan Bank Dunia tentang air. 

Wakil Menteri (Wamen) PUPR, John Wempi Wetipo, menjelaskan sebagai kebutuhan vital dan hak asasi bagi kehidupan manusia, air dibutuhkan untuk berbagai hal.

Di antaranya kebutuhan domestik, non-domestik, irigasi, energi, flora dan fauna. 

"Namun saat ini masih terdapat banyak kelompok masyarakat yang belum mendapatkan hak atas air secara layak," ucap Wamen PUPR dalam sambutannya, Rabu (30/3/2022). 

Berdasarkan data yang dirilis oleh United Nation Water (UN Water) masih terdapat sekitar 2,1 miliar orang yang hidup tanpa akses air. 

"Secara global terdapat 80 persen penduduk yang tinggal di area pedesaan masih menggunakan air dari sumber yang tidak layak," ujarnya. 

Selain itu, tidak kurang dari 68,5 juta orang berada di pengungsian karena bencana alam, peperangan maupun konflik sosial politik dan mengalami kendala akses air.

Demikian pula, kelompok masyarakat seperti perempuan, penyandang disabilitas, pekerja, anak-anak, pelajar, masyarakat adat dan lainnya masih mengalami krisis kebutuhan air. 

"Sehingga kita perlu menjaga ketersediaan air tanah untuk masa depan," terangnya. 

Dikatakannya, untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) melakukan konservasi, revitalisasi dan digitalisasi terhadap pembangunan infrastruktur sumber daya air di Indonesia.

"Untuk mencapai pembangunan yang lebih tepat sasaran berdasarkan skala prioritas dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat," jelasnya. 

Selain itu penyusunan program pembangunan infrastruktur SDA dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan wilayah, guna menjaga ketersediaan air agar semua penduduk Indonesia di masa depan mendapatkan akses air tanpa terkecuali. 

"Peringatan ke-30 HAD merupakan upaya bersama untuk meningkatkan perhatian publik dan masyarakat internasional akan pentingnya air tanah bagi kehidupan untuk selanjutnya bersama-sama melindungi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan," paparnya. 

Peringatan ini juga merupakan bagian dari kampanye dari rumah ke rumah untuk meningkatkan kesadaran akan menjaga air untuk menghindari kerusakan lingkungan. 

"Lingkungan dan air yang tidak terawat bisa menjadi “musuh”, namun, apabila dirawat dengan baik akan menjadi “kawan”," ucapnya. 

"Perilaku kita terhadap air dan lingkungan akan menimbulkan reaksi timbal balik perlakuan air dan lingkungan terhadap kita. Apabila terus terjadi penebangan liar dan kerusakan lingkungan maka akan terjadi kekeringan dan banjir," imbuhnya. 

Usai sambutan, Wamen PUPR bersama stakeholder terkait melakukan tabur benih ikan yang disambung dengan penanaman pohon jati di area Bendungan Randugunting. 

Sekadar diketahui, Presiden Jokowi menyampaikan Bendungan Randugunting memiliki kapasitas volume tampung air 14,4 juta meter kubik yang dapat mengairi kurang lebih 650 hektar sawah yang berada di Kabupaten Blora, Pati, dan Rembang.

Pembangunan Bendungan Randugunting berada di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.

Kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-PT Andesmont Sakti (KSO) dengan biaya APBN 2018-2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp 880 miliar. (kim)