Viral Kades di Pati Minta Motor Dinas Baru KLX atau PCX, Bupati: Itu Kan Angan-angan Kades

Permintaan para Kades di Pati, ihwal motor dinas baru berupa (Kawasaki) KLX atau (Honda) PCX menjadi perbincangan warganet. Bupati Haryanto menyatakan permintaan kendaraan dinas baru wajar, tapi soal KLX atau PCX itu merupakan angan-angan Kades saja.

TRIBUNMURIA.COM, PATI - Belakangan ini, permintaan para kepala desa (Kades) di Pati yang ingin mendapat motor dinas baru ramai jadi perbincangan warganet di media sosial.

Sebelumnya, para Kades yang tergabung dalam Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) memang telah menyampaikan aspirasi mereka terkait hal ini melalui DPRD setempat.

Bahkan, dalam audiensi di DPRD yang berlangsung Kamis (24/2/2022) lalu, sejumlah kepala desa mengusulkan motor PCX dan KLX sebagai kendaraan dinas baru untuk menggantikan kendaraan dinas lama yang telah berusia 10 tahun.

Video permintaan motor dinas baru oleh para kades ini di antaranya diunggah oleh akun Instagram @patisakpore.

Hal ini memicu perbincangan hangat warganet.

Di antaranya akun Instagram @octria_siska berkomentar, "Perbaiki dulu kinerjanya, baru minta kendaraan dinas. Mosok motore anyar dijeglong-jeglongke. Nanti rusak minta ganti lagi."

Banyak pula warganet yang menyoroti bahwa anggaran pemerintah daerah lebih baik difokuskan untuk memperbaiki jalan yang rusak.

Mengingat selama musim hujan ini banyak jalan aspal yang berlubang.

"Nek iso sing sederhana wae gak usah apik-apik. Penting dalane do diapiki ben motore lancar nek lewat ndi wae. (Kalau bisa yang sederhana saja, tidak usah terlalu bagus. Yang penting jalan diperbaiki supaya motor lancar kalau lewat mana saja)," komentar @kun_doro di unggahan yang sama.

Bupati: PCX dan KLX itu kan angan-angan Kades

Menanggapi hal ini, Bupati Pati Haryanto mengatakan bahwa keinginan para Kades tersebut adalah hal yang wajar.

"Karena (usia kendaraan dinas kades) sudah 10 tahun. Sejak saya awal menjabat."

"Kalau anggaran ada ya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada anggaran ya kami tidak bisa memaksakan," ujar Haryanto, Rabu (2/3/2022).

Ia menambahkan, terkait hal ini, pihaknya akan mencoba melakukan penghitungan anggaran.