Pati Banyak Kirim Pekerja Migran ke Luar Negeri, Riyanta: Peran LPKS Perlu Dimaksimalkan

TRIBUNMURIA.COM, PATI - Anggota Komisi II DPR RI, Riyanta, mengumpulkan sejumlah pihak yang terkait dengan urusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kantornya yang berada di Jalan A. Yani Pati, Jumat (4/2/2022).

Sejumlah pihak tersebut di antaranya ialah perwakilan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Semarang, Kantor Imigrasi Pati, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pati, dan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas regulasi terkait PMI, juga wacana untuk menjadikan Kabupaten Pati sebagai pilot project pembentukan PMI yang berkualitas dan taat hukum.

Riyanta menyoal persyaratan teknis yang harus ditempuh calon PMI untuk memperoleh paspor, yang menurutnya perlu dipermudah.

“Sesuai Pasal 6 UU nomor 18 tahun 2017, untuk memperoleh paspor PMI harus ada rekomendasi dari Disnaker kabupaten/kota."

"Sedangkan persyaratan teknis yang diatur Permenaker tampaknya perlu ada pengkonstruksian kembali atau pembenahan, agar dapat mempermudah calon PMI,” ujar dia.

Menurut Riyanta, dalam tataran teknis, Disnaker di daerah ada yang memberi syarat harus mendatangkan orang tua agar mendapat rekomendasi. Ia menilai, hal itu cukup memberatkan, sehingga aturannya perlu direkonstruksi.

Kemudian, terkait upaya peningkatan kualitas PMI, ia berharap peran LPKS bisa dimaksimalkan.

Kepala UPT BP2MI Semarang, Pujiono, menuturkan bahwa calon pekerja migran memang harus mendapat rekomendasi dari dinas yang membidangi keternagakerjaan.

“Namun, sesungguhnya ini tidak menjadi hambatan kalau pemerintah kabupaten/kota tidak menambah persyaratan."

"Memang ada beberapa kabupaten/kota yang harus menghadirkan keluarga/orang tua, itu mungkin jadi beban bagi calon PMI,” tutur dia.

Terkait upaya meningkatkan kualitas PMI, Pujiono mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar pemerintah daerah menyiapkan anggaran khusus untuk peningkatan kompetensi calon pekerja migran.

“Karena ini menjadi mandat undang-undang. Pemda kabupaten/kota harus menyiapkan kompetensi bagi calon PMI."

"Tapi, ada beberapa kabupaten/kota yang belum menganggarkan pelatihan bagi calon PMI."

"Kami dorong agar bersama-sama agar punya perhatian penuh pada PMI yang ingin bekerja ke luar negeri,” kata dia.