Kendati demikian, Sunaryo berharap ada sharing anggaran dari pemerintah pusat juga untuk program makan bergizi gratis.

"Sebab kalau dari anggaran daerah sendiri, Rp20 miliar itu, hanya mampu melaksanakan program makan bergizi gratis sebanyak 18 kali saja, jika dihitung pengeluaran per hari Rp1,2 miliar," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, mengatakan program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto itu salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan pada awal Januari 2025. 

"Terkait mekanisme penganggaran program makan bergizi gratis itu mungkin nanti sharing dengan pemerintah pusat."

"Karena memang untuk mekanisme makan bergizi gratis ini kami juga belum tahu persis," katanya, kepada Tribunmuria.com, Sabtu (30/11/2024).

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan telah menerima file dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait mekanisme pelaksanaan. 

Sunaryo menjelaskan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menaungi sekolah tingkat PAUD, TK, SD dan SMP.

Adapun untuk SMA dan SMK yang ada di Blora, berada pada naungan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Kendati demikian, untuk teknis program makan bergizi gratis pihaknya masih menunggu kebijakan dari pusat.

"Kami belum mengetahui apakah pelaksanaan program itu dilaksanakan oleh BGN lewat dapur umum atau dinas melalui catering makanan,"

"Mekanismenya kami belum tau secara jelas, kesempatan lain waktu akan kami informasikan," paparnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Soal Anggaran Makan Bergizi Rp 10.000 Per Porsi, Istana: Sudah Uji Coba Hampir Setahun