"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sejatinya, kata Prabowo, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp15.000 per porsi.

Kendati demikian, setelah dihitung-hitung, alokasi Rp10.000 per porsi masih cukup layak dan bergizi.

Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Lewat program ini, satu keluarga bisa menerima Rp30.000-Rp40.000 per hari karena program makan bergizi gratis. 

"Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa 2,7 juta," tutur Prabowo.

Di Blora capai Rp1,2 miliar per hari

Terpisah, Dinas Pendidikan Blora memperkirakan anggaran untuk program makan bergizi gratis di kabupaten tersebut mencapai Rp1,2 miliar per hari. 

Hal itu setelah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik di Blora yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Mulai dari tingkat PAUD, TK, SD dan SMP yang ada di Kabupaten Blora.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, mengatakan jumlah peserta didik yang terdata di Dapodik yakni 120.454 peserta didik.

Disdik Blora juga telah menghitung perkiraan anggaran yang dibutuhkan dalam program makan bergizi gratis untuk ratusan ribu peserta didik per harinya.

Perhitungan itu didasarkan pada keputusan Presiden Prabowo terbaru, dimana anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per anak. 

"Jika isi menunya, mulai nasi, lauk, buah, dan susu, kami memperkirakan dengan Rp 10 ribu per anak, maka anggaran yang harus disiapkan yaitu Rp1,2 miliar per hari, untuk 120.454 peserta didik yang ada di Blora," terangnya, kepada Tribunmuria.com, Minggu (1/12/2024)

Lebih lanjut, Sunaryo menyampaikan, untuk sementara kemampuan daerah dimungkinkan baru bisa menganggarkan Rp 20 miliar.