TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Para tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Tengah memiliki banyak dalih untuk tetap menjalankan bisnisnya meski tanpa izin.

Tersangka TPPO asal Magelang, Yunita Yuli atau Cincin mengatakan, mampu memberangkatkan pekerja migran sebanyak 50 sampai 100 orang dalam dua tahun.

Diakuinya, ia tak memiliki perusahaan tetapi memiliki jaringan untuk menyalurkan tenaga kerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura.

"Zaman dulu tiap orang berangkat dapat uang Rp 600 ribu per orang, sekarang Rp 5 juta per orang," katanya di kantor Polda Jateng, Rabu (21/6/2023).

Ia lihai di bisnis penyaluran tenaga kerja migran lantaran pernah ada kerjasama dengan penyalur tenaga kerja di perusahaan Jakarta.

Ia pun memiliki jaringan dengan perusahaan di Singapura.

"Sempat berhenti tahun 2005 karena agensi sana meninggal dunia. Saya memulai lagi di tahun-tahun berikutnya, memang belum ada izin tapi lewat jaringan sudah ada," bebernya.

Baca juga: Kisah Pilu Para Korban TPPO, Jual Tanah untuk Bisa Berangkat ke Luar Negeri Tapi Malah Zonk

Baca juga: Bisnis Menggiurkan Tindak Pidana Perdagangan Orang, W Dapat Fee Rp 30 Juta Tiap 1 Korban

Menurutnya, selama ini didatangi oleh para perempuan yang ingin bekerja di Singapura sebagai asisten rumah tangga.

Niatnya hanya membantu perempuan itu supaya bisa sukses.

"Semua perempuan yang sudah saya berangkatkan sukses-sukses. Saya hanya ingin bantu," katanya.

Tersangka lainnya, pria berinisial SD (57) menyebut, menyalurkan tenaga kerja ke Malaysia mulanya tak sengaja.

Pekerjaannya sebagai penjual buah dari Batam ke Malaysia lewat kapal-kapal menghubungkannya dengan beberapa pihak.

"Saya sering bolak-balik Johor-Batam. Makaknya bisa menyalurkan ke sana," ucapnya.

Pengakuannya, sudah dua kali memberangkatkan orang ke Malaysia. Korban yang diberangkatkan sebanyak  lima orang dari Temanggung dan Magelang.

"Sebelumnya saya pernah jadi kades di Magelang. Sempat kabur lari ke Bali. Takut ditangkap," ucapnya.

Di sisi lain, Para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terpaksa harus membayar sejumlah uang kepada para tersangka untuk berangkat keluar negeri.

Bahkan, di antara mereka ada yang terpaksa menjual tanah demi bisa bekerja di Jepang.

"Saya jual tanah lalu menyetorkan uang sebesar Rp65 juta kepada tersangka," ucap korban TPPO asal Sukodono, Kabupaten Sragen, Ruslan, di Kantor Polda Jateng, Rabu (21/6/2023).

Ruslan awalnya mengenal tersangka dari seorang temannya. Selepas berkenalan dengan tersangka, ia dijanjikan berangkat ke Jepang untuk bekerja di pabrik pengolah makanan.

Ia dijanjikan gaji sebesar 1.200 ribu Yen perjam atau setara Rp126 ribu.

Tergiur dengan gaji yang tinggi dan mekanisme penyaluran kerja lebih cepat, ia pun tergiur untuk bekerja kerja ke Jepang lewat tersangka.

Bahkan, ia diiming-imingi pula akan diantar ke Jepang baik ke tempat kerja maupun ke asrama.

Faktanya ketika di Bandara Soekarno Hatta Jakarta korban  sudah ditinggal pergi.

Ia pun terpaksa berangkat ke Jepang sendiri yang berujung deportasi. "Saya ternyata menggunakan visa kunjungan wisatawan bukan untuk bekerja," terangnya.

Ia mengungkapkan, penyalur tenaga kerja ke luar negeri antara resmi dan tak resmi memang memiliki perbedaan.

Sebelumnya, ia pernah pergi ke Jepang di tahun 2001 dan 2005. Namun, pada tahun 2018 lalu niat berangkat kembali muncul.

Menurutnya, penyalur tenaga kerja resmi biasanya ada pelatihan,  medical check up pelatihan bahasa dan lainnya.

Sebaliknya, perusahaan abal-abal tidak ada pelatihan.

"Biasanya juga lebih mahal  bisa sampai 6 kali lipat. Kita juga dijanjikan kerja gampang dengan gaji tinggi," papar pria yang bekerja sebagai tukang galon itu.

Baca juga: Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jateng Capai 26 Kasus, Jumlah Korban 1.305 Orang

Korban lainnya, Ridhol mengaku, hendak berangkat berlayar melalui perusahaan maning agency di Pemalang. Pria asal Jakarta itu terpaksa kecewa lantaran perusahaan penyalur tidak memiliki izin.

"Pernah kerja di ABK tahun 2017. Ini rencana mau berangkat lagi, lumayan dulu bisa penghasilan satu bulan Rp5,2 juta. Sekarang mungkin bisa lebih," katanya.

Korban asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, Faridah mengatakan, hendak berangkat ke Singapura lewat penyalur asal Magelang.

Ia kemudian pergi  ke Magelang sebelum bertolak ke Singapura.

Namun, niat itu gagal lantaran agen penyalurnya tertangkap polisi akibat tak ada izin.

Ia pernah ke Singapura sebagai asisten rumah tangga tahun 2013 dan tahun 2018,
Tahun Ini ketiga kalinya.

Alasannya kerja ke Singapura lantaran gaji tinggi yang bakal tak diperolehnya ketika kerja di Indonesia.

"Penghasilan di tahun 2013 saja gaji Rp6 juta perbulan. Hasilnya sudah bisa bikin rumah dan beli sawah," jelasnya.

Hal itulah yang membuat Ega warga Lombok, NTB untuk ikut merantau ke Singapura melalui jasa penyalur di Magelang.

"Ini baru pertama kali mau ke luar negeri. Saya dikumpulkan dua Minggu di Magelang sebelum berangkat. Di sana diberi pelatihan kayak sekolah terutama bahasa Inggris," ungkapnya.

Sebelumnya, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda Jateng masih getol melakukan bersih-bersih terkait kasus TPPO.

Hasilnya, dalam pekan kedua operasi tersebut terjadi peningkatan pengungkapan kasus maupun jumlah tersangka.

"Ini sudah masuk pekan kedua ternyata ada peningkatan. Ada penambahan peristiwa, maupun jumlah tersangka," ujar Wakapolda sekaligus Kasatgas TPPO Polda Jateng,  Brigjen Pol Abioso Seno Aji saat konferensi pers di kantor Polda Jateng, Rabu (21/6/2023).

Operasi TPPO pada pekan kedua terdapat 13 laporan, tersangka yang ditangkap 12 orang, dan korban sebanyak 32 orang.

Ditambahkan dengan jumlah kasus pada pekan sebelumnya berarti terdapat 39 laporan dengan 46 tersangka jumlah total korban sebanyak 1.337 orang.

"Intelijen kami masih melakukan gali informasi, Binmas memberikan imbauan," jelas Abioso Seno.

Baca juga: Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Tipu Ratusan Korban Dibongkar, Polda Jateng Bekuk 2 Tersangka

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Johanson Ronald Simamora, mengatakan, dari 46 tersangka meliputi 16 tersangka dari PT atau perusahaan, 30 tersangka lainnya merupakan perseorangan.

Tersangka perseorangan ini berperan sebagai broker atau makelar hingga jasa pengantar ke luar negeri.

"Total korban sebanyak  1.337 orang. Korban sudah diberangkatkan 1.036 orang kurun waktu tahun 2020-2023. Korban belum berangkat 300 orang," terangnya.

Para tersangka baik perorangan maupun perusahaan sama-sama memiliki modus mengajak korban dengan cara diiming-imingi gaji tinggi bekerja di luar negeri.

Mereka merekrut dan memberangkatkan korban ke luar negeri tanpa dilengkapi perlengkapan izin perusahaan.

"Para tersangka kasus TPPO merupakan sindikat atau jaringan. Mereka tidak bisa kerja sendiri," paparnya.

Ia menambahkan, dalam sebulan ini fokus melakukan penegakan hukum terkait kasus TPPO.

Setelah satu bulan akan dilakukan evaluasi.

Penanganan selanjutnya berupa langkah preventif akan ada kerjasama  dengaj BP2MI, pemerintah daerah, untuk melakukan edukasi ke masyarakat dan perusahaan yang tidak memiliki izin.

"Langkah berjenjang, untuk saat ini kita fokus melakukan penindakan hukum," imbuhnya. (Iwn)