KSP dan Tim Pemenangan Luthfi-Yasin Dinilai Rawan Konflik Kepentingan, Begini Respon AM Putranto

Pengamat politik UIN Walisongo Nur Syamsudin nilai rangkap jabatan AM Putranto sebagai KSP-Ketua Tim Pemenangan Luthfi-Yasin rawan konflik kepentingan. Begini respon AM Putranto.

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng 2024, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Staf Presiden (KSP).

Walhasil, saat ini AM Putranto rangkap jabatan: KSP dan Ketua Tim Pemenangan Luthfi-Yasin di Pilkada Jateng.

Pengamat politik UIN Walisongo Semarang, Nur Syamsudin, menilai rangkap jabatan Letjen TNI (Purn) AM Putranto rawan menimbulkan benturan dan konflik kepentingan.

Baca juga: AM Putranto Jadi Kepala KSP, Bagaimana Nasib Tim Pemenangan Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng 2024?

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo tersebut menilai, kedua jabatan yang diemban AM Putranto sama-sama strategis dalam dimensi yang berbeda. 

"Menurut saya ini sangat berpotensi terjadi konflik kepentingan," ujar Nur saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Diapaparkan Nur, sebagai Kepala Staf Presiden, AM Putrantir tentu dituntut untuk berkonsentrasi penuh mengurus "dapurnya" presiden. 

Kata dia, KSP bertugas memastikan konsep dan kebijakan-kebijakan presiden terlaksana oleh kabinet sesuai yang ditargetkan.

Sementara, di sisi lain, sebagai Ketua Tim Pemenangan Luthfi-Yasin di Pilkada Jateng 2024, AM Puntranto dituntu untuk mengatur strategi pemenangan pasangan calon gubernur-wakil gubernur tersebut.

Tentu, posisi Ketua Tim Pemenangan Luthfi-Yasin juga sangat menguras pikiran, tenaga, dan waktu.

Terlebih, pertarungan Pilkada Jateng dipastikan berintensitas tinggi. 

Pilkada Jateng merupakan pertaruhan PDIP untuk mempertahankan ‘kandang banteng’. Sedang bagi KIM Plus yang mengusung Luthfi-Yasin, kemenangan di Jateng akan melengkapi kemenangan Pilpres 2024.

Diakui Nur, secara regulasi memang AM Putranto memang dimungkinkan untuk rangkap jabatan.

“Namun, apakah AM Putranto bisa membagi konsentrasi dan mencegah terjadinya benturan kepentingan?” ucapnya.

Dari segi etika politik, menurut Nur, sepantasnya pejabat publik macam KSP perlu fokus.