Pilkada 2024
Beda Data Jumlah Ponpes di Kudus Paslon Samani-Bellinda dan Hartopo-Mawahib, Mana Lebih Akurat?
Debat perdana Pilkada Kudus 2024, Samani-Bellinda dan Hartopo-Mawahib, beda data soal jumlah pondok pesantren (ponpes) di Kudus. Siapa lebih akurat?
Penulis: Saiful MaSum | Editor: Yayan Isro Roziki
Jangan sampai ponpes dijadikan komoditas, harus dibuktikan dengan solusi pemberdayaan pesantren, tidak hanya sebagai wahana pendidikan juga sebagai sarana al- muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdhu bil jadidil ashlah.
Yaitu ruhnya pendidikan karakter Indonesia, lewat pendidikan di bawah Kemenag, sehingga bagaimana orientasi mengakses pendidikan bisa terjangkau tidak hanya sistem zonasi, tapi menyamaratakan pendidikan di Indonesia.
Calon bupati nomor urut 2, Hartopo menjelaskan bahwa sistem zonasi membantu pemerataan pendidikan.
Akses ke dunia pendidikan, pemerintah harus memfasilitasi termasuk anggaran dalam bentuk pendidikan gratis.
"Kami programkan seragam gratis bisa diakses semua masyarakat. Tugas pemerintah daerah peningkatan sarpras dan kualitas SDM guru swasta dan negeri," tegasnya.
Terpisah, Kepala Kementerian Agama atau Kemenag Kudus, Suhadi, menegaskan data jumlah pondok pesantren (ponpes) sangat dinasmis, tergantung pada kriteria dan pengelompokan yang berbeda di tiap bidangnya.
Oleh karenanya, ia tidak kaget bila ada perbedaan data soal jumlah pondok pesantren atau ponpes di Kudus.
Menurutnya, jumlah keseluruhan tentu berbeda dengan jumlah ponpes yang telah terverifikasi.
Sementara, Kasi Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Sulthon mengatakan, data yang dihimpun menunjukkan bahwa jumlah pondok pesantren di Kudus yang sudah memiliki izin operasional pondok pesantren sebanyak 195.
Sementara potensi total pondok pesantren yang ada di Kudus mencapai 225 pondok pesantren.
Angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap bulannya dengan prosentase tergantung jumlah pengajuan.
Pondok pesantren yang mengajukan izin operasional Ponpes bakal dilakukan visitasi dan validasi oleh tim terkait pemenuhan syarat yang sudah ditentukan.
Mulai dari jumlah santri, tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, hingga kelengkapan sarpras dan fasilitas pendukung lainnya.
"Saat ini jumlah ponpes di Kudus ada 195, naik sekitar 5 persen dan masih terus berproses."
"Setiap bulannya data dinamis berubah-ubah. Masih ada 10 persen jumlah ponpes yang masih belum memiliki ijin operasional," tuturnya. (*)
Partisipasi Pemilih Pilkada Blora Hanya 71,24 Persen, Lebih Rendah dari Target KPU |
![]() |
---|
Minoritas Ganda, Agustina Wilujeng Menang Pilwakot Semarang, Komnas HAM: Percontohan Indonesia |
![]() |
---|
Samani-Bellinda Klaim Kemenangan 52,7 Persen di Pilkada Kudus: Jati Lumbung Suara Terbesar |
![]() |
---|
Hampir Gagal Ikut Pilkada Papua Barat Daya, Paslon Arus Unggul Exit Poll di Wilayah Padat Pendduk |
![]() |
---|
Nyoblos di TPS 03 Kaliombo, Jadug: Masyarakat Jepara Sudah Cerdas Tentukan Pemimpin |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.