BKPSDM Kudus Tanggapi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terkait Pilkada Serentak 2024

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus menunggu perintah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ASN yang bersangkutan berikut sanksi yang akan diberikan.

Kepala BKPSDM Kudus Putut Winarno mengatakan, sebelumnya pihaknya secara lisan telah diajak koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kudus terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh salah satu ASN.

Baca juga: Peringatan Bawaslu Terbukti, Ada ASN Tak Netral pada Pilkada Kudus 2024

Baca juga: Rekening Dana Pensiunnya Berisi Rp7,8 M, Pegawai Non ASN Tasikmalaya Ketakutan: Biasanya Rp95.000

Baca juga: Bawaslu Kudus Ingatkan soal Netralitas, Cium Bau Keberpihakan ASN pada Pilkada Serentak 2024?

Hanya saja waktu itu Putut belum mengetahui secara persis apakah yang dimaksud benar-benar ASN.

“Karena informasinya kurang lengap karena menunjukkan foto. Fotonya pakai masker ya saya tidak hafal. Kecuali menunjukkan bukti NIP atau NIK,” kata Putut.

Selebihnya Bawaslu juga melakukan konfirmasi kepada koordinator wilayah untuk memastikan yang bersangkutan memang ASN.

Hasilnya benar bahwa ada salah satu ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas.

Selebihnya, lanjut Putut, Bawaslu telah meneruskan hasil penelusurannya ke BKN atas dugaan pelanggaran ASN.

Untuk itu BKPSDM menunggu perintah dari BKN untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

“Kalau benar itu ASN pasti ada perintah dari BKN untuk menindaklanjuti ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” kata Putut.

Setelah ada perintah untuk menindaklanjuti, PPK dalam hal ini bupati harus memberikan sanksi kepada ASN kalau memang itu terbukti melakukan pelanggaran netralitas.

Sanksi tersebut akan masuk ke dalam aplikasi IDIS (Integrated Discipline). 

Kemudian BKN akan mengecek sanksi yang dijatuhkan oleh PPK.

“Kalau dirasa sanksinya tidak sesuai akan direvisi BKN. Kalau memang terbukti bersalah dan tidak dijatuhi sanksi, malah yang mendapat sanksi PPK."

"Pemberian sanksinya berupa pemblokiran pelayanan administrasi kepegawaian."